Sentilan Tajam Nasdem ke Demokrat soal Cawapres Anies: Singgung Potensi Mundur hingga Minim Baliho

JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat meninggi. Berturut-turut, elite Nasdem menyentil partai bintang mercy yang tak lain rekan satu kongsi di Koalisi Perubahan untuk Perbaikan.

Pangkalnya, Demokrat mengusulkan percepatan deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk Pemilu 2024.

Demokrat menilai, belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Oleh karenanya, Demokrat mengusulkan agar cawapres Anies segera dideklarasikan, setidaknya Juni 2023.

“Mengevaluasi, mengusulkan percepatan deklarasi,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2023).

Baca juga: Demokrat Dinilai Ambigu, Malu-malu Promosikan Anies, tapi Terus “Jual” AHY

Sejalan dengan itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bilang, hari pemungutan suara Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi. Sementara, durasi kampanye sangatlah singkat, yakni hanya 75 hari.

“Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Namun, gagasan ini dimentahkan oleh Nasdem. Partai pimpinan Surya Paloh itu tak setuju deklarasi cawapres harus terburu-buru. Nasdem juga mengingatkan bahwa perihal cawapres menjadi kewenangan Anies.

Tak terpatok waktu

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, misalnya, mengatakan bahwa deklarasi bakal cawapres pendamping Anies tidak bisa dipatok waktu. Menurutnya, pengumuman cawapres harus memerhatikan dinamika politik yang terus berubah.

Dia bilang, dinamika politik saat ini masih sangat tinggi. Oleh karenanya, semua langkah politik harus diperhitungkan secara matang.

Baca juga: Nasdem dan Demokrat Memanas, Saling Balas soal Kapan Cawapres Anies Diumumkan

"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamislah, enggak bisa dipatok harus gini," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Taufik pun mengingatkan, sejak awal telah disepakati bahwa penentuan nama cawapres sepenuhnya diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

"Terserah pak Anies (kapan menentukan). Pokoknya kesepakatan kita, kita serahkan kepada capresnya untuk menentukan. Nah, ini mudah-mudahan, inilah yang menjadi komitmen kita bersama," katanya.

Jangan buat rusuh

Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Roberth Rouw juga angkat bicara terkait ini. Dia meminta Demokrat tidak mendesak pimpinan partai Koalisi Perubahan untuk mengumumkan cawapres Anies.

Roberth mengingatkan bahwa keputusan-keputusan krusial terkait Pilpres 2024 berada di tangan para ketua umum partai koalisi. Dia meminta Demokrat memercayakan keputusan terkait cawapres ke para pimpinan partai.

"Kita enggak usah terlalu mendesak pimpinan, mereka yang tahu seperti apa. Strategi itu ada di tangan pimpinan, ya kan? Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh kita," kata Roberth di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu bilang, Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga memiliki tim kecil yang terus berkomunikasi terkait persiapan menuju pilpres mendatang.

"Menurut saya, yang lebih elegan itu urusan pimpinanlah. Karena bicara partai itu ada ketua umum, ya kan? Apalagi, kebijakan yang sangat fatal itu hak prerogatif ketua umum, bukan di kita-kita," katanya.

Tidak mudah

Sementara, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, deklarasi cawapres bukanlah suatu hal yang mudah. Terlebih, Koalisi Perubahan digagas oleh tiga partai politik, sehingga keputusan diambil atas kesepakatan bersama.

"Kan tidak semudah itu mengumumkan. Karena 3 partai koalisi masih terus berkomunikasi dengan signifikan, kapan (deklarasi), entah hari apa itu, yang tahu hanya para ketum," ujar Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Sahroni memahami bahwa banyak yang ingin segera mengetahui cawapres pendamping Anies. Namun, meski muncul desakan, Sahroni memastikan, belum ada nama cawapres yang dipilih.

"Jadi, desakan daripada retorika yang terjadi belakangan hari ini karena kepengen diumumkan secepatnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Tak banyak baliho

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meninggi merespons situasi ini. Dia meminta semua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersabar soal deklarasi cawapres Anies.

Ali juga mengingatkan kepada Demokrat dan PKS agar mematuhi piagam kerja sama yang telah ditekan masing-masing ketua umum parpol saat pembentukan koalisi.

“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali usai membuka rangkaian perayaan HUT Nasdem di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).

Salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.

“Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditantangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden (Anies),” ucap Ali.

Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.

Namun, di sisi lain, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.

“Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” ujarnya.

Mungkin mundur

Tak hanya itu, Ali bahkan menuding desakan deklarasi cawapres ini sebagai ancaman Demokrat untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya AHY tak dipilih menjadi pendamping Anies.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” ujar Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Demokrat Berpeluang Merapat ke Koalisi Gerindra jika AHY Tak Dipilih Anies Jadi Cawapres

Jika tidak berniat demikian, kata Ali, seharusnya Demokrat bisa lebih giat mensosialisasikan Anies sebagai bakal capres Pemilu 2024.

Ali pun tak sependapat dengan AHY yang menyebut bahwa percepatan deklarasi cawapres diperlukan untuk mempersiapkan kampanye. Menurut dia, mempromosikan Anies bisa dilakukan sejak sekarang, sebagaimana sosialisasi yang sejak lama dilakukan Nasdem.

“Mengenai alasan untuk konsolidasi menghadapi kampanye, saya pikir kalau teman-teman Demokrat berkeinginan, bisa melakukan hal yang sama seperti Nasdem. Membuat jadwal bersama-sama kemudian menghadirkan Anies. Saya pikir itu cukup,” katanya.