Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gertakan" Demokrat Merespons Elektabilitas Anies yang Turun Terus

Kompas.com - 06/06/2023, 09:33 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

"Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga," ucap dia.

Baca juga: Nasdem Kurang Sepakat Elektabilitas Anies Turun karena Belum Deklarasikan Cawapres

Respons tim Anies

Koordinator tim Anies Baswedan, Sudirman Said merespons desakan Partai Demokrat yang mendesak agar cawapres Anies segera dideklarasikan demi mendongkrak elektabilitas yang terus turun sejak tahun lalu.

Sudirman mengatakan, mereka memahami setiap partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan pasti memiliki aspirasinya masing-masing.

"Kami memahami setiap partai anggota Koalisi Perubahan dan Persatuan memiliki aspirasi, baik dalam pilihan bakal calon presiden maupun waktu terbaik melakukan deklarasi bersama," ujar Sudirman.

Pihaknya juga menghargai aspirasi Demokrat yang ingin segera dilakukan deklarasi bersama capres-cawapres.

Dia mengatakan, Tim Delapan memiliki tugas untuk menjembatani setiap aspirasi yang masuk, meski tidak semuanya pasti sama.

"Tugas Tim Delapan menjembatani semua aspirasi tersebut, yang dalam beberapa hal tidak selalu sama. Kami bersyukur suasana saling percaya di antara wakil-wakil partai yang tergabung dalam tim terus menguat," tutur dia.

"Hal ini memudahkan dalam mengomunikasikan apa-apa yang menjadi perhatian dan aspirasi para pihak," ujar Sudirman.

Baca juga: Anies Didesak Demokrat soal Bakal Cawapres, Soliditas Koalisi Perubahan Berpotensi Goyah

Sementara itu, kata dia, Tim Delapan terus melakukan pendalaman untuk finalisasi, baik waktu terbaik pengumuman cawapres maupun deklarasi gabungan.

Menurut dia, semua opsi yang ada sedang ditimbang baik dan buruknya.

"Upaya untuk penguatan koalisi terus kami lakukan, mengingat memang tekanan dalam berbagai bentuk terus dialami oleh rekan-rekan koalisi. Yang harus dijaga adalah agar apapun keputusannya, memang menjadi kesepakatan seluruh pihak," kata Sudirman. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com