"Gertakan" Demokrat Merespons Elektabilitas Anies yang Turun Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan turun terus sejak tahun 2022 dalam survei teranyar Indikator Politik Indonesia.

Padahal, bakal capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto malah mengalami kenaikan.

Berdasarkan catatan Indikator, Anies mengalami penurunan elektabilitas sejak Juli 2022.

Baca juga: Elektabilitas Anies Turun Terus, Demokrat Duga karena Tak Kunjung Deklarasi Cawapres

Dalam simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, Oktober 2022 jadi 28,4 persen, Januari 2023 jadi 24,2 persen, Februari 2023 jadi 24 persen,  April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 yang menjadi 18,9 persen.

Elektabilitas Anies kini terpaut jauh dari Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Prabowo Subianto yang memuncaki klasemen elektabilitas dengan 38 persen.

"Anies masih kesulitan keluar dari tren penurunan sejak akhir tahun lalu," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya, Minggu (4/6/2023).

Melihat hasil survei terbaru tersebut, Partai Demokrat selaku partai pendukung Anies di Koalisi Perubahan bereaksi.

Mereka bahkan menggertak Anies untuk melakukan evaluasi.

Adapun usulan evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Koalisi Perubahan dalam waktu dekat.

"Mengevaluasi mengusulkan percepatan deklarasi," kata Andi saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2023).

Demokrat duga karena cawapres

Andi Arief menduga, elektabilitas Anies terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi," ujar Andi.

Ia mengatakan, Demokrat akan mengajukan usul kepada Anies selaku bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) supaya segera mengumumkan cawapres pada Juni 2023.

Menurut dia, deklarasi itu perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat," ucap dia.

Baca juga: Khawatir Elektabilitas Anies Makin Turun, Demokrat Beri Deadline Deklarasi Cawapres Juni Ini

Sementara itu, kata Andi, dia yakin partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak ketika cawapres diumumkan.

Mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres 2024.

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani saat ditemui pagi ini, Selasa (6/6/2023) juga menyinggung mengenai hasil survei yang memotret elektabilitas Anies cenderung stagnan di berbagai lembaga survei.

Maka dari itu, kata dia, Demokrat menilai bahwa pengumuman cawapres Anies pasti akan memberikan perubahan dan dampak politik yang besar, terutama di internal Koalisi Perubahan.

"Kami berpandangan akan ada peningkatan elektabilitas pada pasangan calon yang diusung Koalisi Perubahan serta partai politik yang tergabung di dalamnya," ujar dia.

Baca juga: Soal Kemungkinan Demokrat Tarik Dukungan dari Anies, Benny: Nanti Dilihat...

Kamhar mengatakan, jika cawapres Anies sudah diumumkan, mesin politik partai pengusung, relawan dan simpatisan akan lebih optimal menjalankan aktivitas pemenangan.

Menurut Kamhar, perjuangan yang ada saat ini berbeda karena cawapres Anies belum diumumkan. Saat ini, sebagian pendukung masih pada posisi wait and see.

Dia menyebut hal itu juga masuk ke dalam bagian dari evaluasi yang dimaksud.

"Itu antara lain yang menjadi hasil evaluasi kami," ucap Kamhar.

Sementara itu, berdasarkan piagam kerja sama Koalisi Perubahan, mereka akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan pasangan capres-cawapres.

Kamhar mengatakan, jika melihat kesepakatan dalam piagam, alangkah baiknya cawapres Anies segera diumumkan. "Kita semua taat asas dan akan mengindahkan itu," ujar dia.

Beda pandangan

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga mengusung Anies berbeda pandangan dengan Demokrat.

Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menyinggung calon presiden (capres) lain yang elektabilitasnya tetap naik meskipun belum mengumumkan cawapres.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok," ujar Mabruri.

Oleh karena itu, kata Mabruri, naik turun elektabilitas seorang capres dalam survei merupakan hal biasa.

"Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga," ucap dia.

Baca juga: Nasdem Kurang Sepakat Elektabilitas Anies Turun karena Belum Deklarasikan Cawapres

Respons tim Anies

Koordinator tim Anies Baswedan, Sudirman Said merespons desakan Partai Demokrat yang mendesak agar cawapres Anies segera dideklarasikan demi mendongkrak elektabilitas yang terus turun sejak tahun lalu.

Sudirman mengatakan, mereka memahami setiap partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan pasti memiliki aspirasinya masing-masing.

"Kami memahami setiap partai anggota Koalisi Perubahan dan Persatuan memiliki aspirasi, baik dalam pilihan bakal calon presiden maupun waktu terbaik melakukan deklarasi bersama," ujar Sudirman.

Pihaknya juga menghargai aspirasi Demokrat yang ingin segera dilakukan deklarasi bersama capres-cawapres.

Dia mengatakan, Tim Delapan memiliki tugas untuk menjembatani setiap aspirasi yang masuk, meski tidak semuanya pasti sama.

"Tugas Tim Delapan menjembatani semua aspirasi tersebut, yang dalam beberapa hal tidak selalu sama. Kami bersyukur suasana saling percaya di antara wakil-wakil partai yang tergabung dalam tim terus menguat," tutur dia.

"Hal ini memudahkan dalam mengomunikasikan apa-apa yang menjadi perhatian dan aspirasi para pihak," ujar Sudirman.

Baca juga: Anies Didesak Demokrat soal Bakal Cawapres, Soliditas Koalisi Perubahan Berpotensi Goyah

Sementara itu, kata dia, Tim Delapan terus melakukan pendalaman untuk finalisasi, baik waktu terbaik pengumuman cawapres maupun deklarasi gabungan.

Menurut dia, semua opsi yang ada sedang ditimbang baik dan buruknya.

"Upaya untuk penguatan koalisi terus kami lakukan, mengingat memang tekanan dalam berbagai bentuk terus dialami oleh rekan-rekan koalisi. Yang harus dijaga adalah agar apapun keputusannya, memang menjadi kesepakatan seluruh pihak," kata Sudirman.