Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Suara di Koalisi Anies soal Deklarasi Cawapres yang Mulai Tampak

Kompas.com - 06/06/2023, 08:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan suara nampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ketika Partai Demokrat mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden yang diusung KPP, Anies Baswedan diumumkan Juni 2023.

Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. 

Sebab, ia menduga, elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei teranyar disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia terbaru misalnya, berdasarkan simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, Oktober 2022 jadi 28,4 persen, dan Januari 2023 jadi 24,2 persen.

Baca juga: Tolak Tawaran PKS Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Kalau Diajak, Malah Merusak Demokrasi

Kemudian, terus turun pada Februari 2023 jadi 24 persen, April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies menjadi 18,9 persen.

Dengan demikian, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 38 persen.

Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023.

Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin menganga.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," ucap Andi saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Nasdem tak setuju

Usulan ini mengundang reaksi dari partai-partai politik di koalisi yang sama, yaitu Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023.

Taufik menyampaikan, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini.

Dinamika politik yang masih cair sangat berpengaruh bila cawapres diumumkan lebih cepat atau lambat.

Baca juga: Tolak Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Jangan Saya, Nanti Koalisi Perubahan Pecah

Bisa saja, deklarasi yang cepat akan mempengaruhi elektabilitas capresnya.

Begitu juga bila deklarasi tak kunjung dilakukan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com