Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Didesak Demokrat soal Bakal Cawapres, Soliditas Koalisi Perubahan Berpotensi Goyah

Kompas.com - 06/06/2023, 14:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Partai Demokrat supaya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mengumumkan bakal cawapres guna mencegah penurunan elektabilitasnya berlanjut dinilai justru merugikan.

"Desakan Partai Demokrat ini berpotensi menganggu soliditas Koalisi Perubahan," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, dalam keterangan yang dikutip pada Selasa (6/6/2023).

Bawono juga mengatakan, tren penurunan elektabilitas Anies kemungkinan besar tidak disebabkan oleh belum ada kepastian siapa sosok akan dipilih sebagai bakal cawapres.

Di sisi lain, Bawono juga menyoroti kerja politik para partai pendukung Anies yang bernaung di KPP, yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Beda dengan Demokrat, PKS: Ganjar dan Prabowo Belum Ada Cawapres tapi Elektabilitasnya Naik

Tujuannya, kata Bawono, supaya para calon pemilih atau konstituen dari partai-partai pendukung itu lebih solid dalam memberikan dukungan terhadap Anies sehingga tidak mengalami split ticket voting.

"Selain itu kerja-kerja politik partai pendukung juga harus semakin digiatkan," ucap Bawono.

Bawono menilai problem utama dari penurunan elektabilitas Anies bukan pada persoalan bakal cawapres yang belum diumumkan. Namun, yang menjadi problem elektabilitas Anies adalah jika Prabowo perlahan-lahan bisa kembali mengambil hati para pendukungnya yang sebelumnya berbalik arah.

"Karena itu untuk bisa mencegah penurunan elektabilitas jauh lebih tajam maka mau tidak mau Anies Baswedan harus mampu merebut simpati para pemilih dari Presiden Joko Widodo di Pemilu 2019 lalu," ucap Bawono.

"Jadi tren penurunan elektabilitas anies baswedan bukan karena belum ditentukan pasangan cawapres. Jangan sampai koalisi perubahan ini salah melakukan identifikasi masalah," sambung Bawono.

Baca juga: Demokrat Minta Anies Umumkan Cawapres Bulan Juni, Nasdem: Enggak Bisa Dipatok

Di sisi lain, Bawono menilai penurunan elektabilitas yang terjadi pada Anies salah satunya juga disebabkan dia merupakan bakal capres non kader partai politik. Maka dari itu ikatan antara partai politik pendukung dengan kandidat yang diusung berbeda dari kader parpol.

"Ini memang salah satu kelemahan atau hal krusial melekat dalam diri seorang kandidat non partai," kata Bawono.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta terus menurun sejak Juli 2022.


Dalam simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, Oktober 2022 jadi 28,4 persen, Januari 2023 jadi 24,2 persen, Februari 2023 jadi 24 persen, April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Elektabilitasnya kini terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 38 persen.

Baca juga: Khawatir Elektabilitas Anies Makin Turun, Demokrat Beri Deadline Deklarasi Cawapres Juni Ini

"Pada simulasi 3 nama capres, Prabowo konsisten menunjukkan tren peningkatan sejak awal tahun 2023. Ganjar sempat menguat pasca polemik Piala Dunia U-20 dan ditetapkan sebagai capres dari PDI-P, tapi stagnan dalam sebulan terakhir," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya, Minggu (3/6/2023).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com