Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gertakan" Demokrat Merespons Elektabilitas Anies yang Turun Terus

Kompas.com - 06/06/2023, 09:33 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan turun terus sejak tahun 2022 dalam survei teranyar Indikator Politik Indonesia.

Padahal, bakal capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto malah mengalami kenaikan.

Berdasarkan catatan Indikator, Anies mengalami penurunan elektabilitas sejak Juli 2022.

Baca juga: Elektabilitas Anies Turun Terus, Demokrat Duga karena Tak Kunjung Deklarasi Cawapres

Dalam simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, Oktober 2022 jadi 28,4 persen, Januari 2023 jadi 24,2 persen, Februari 2023 jadi 24 persen,  April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 yang menjadi 18,9 persen.

Elektabilitas Anies kini terpaut jauh dari Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Prabowo Subianto yang memuncaki klasemen elektabilitas dengan 38 persen.

"Anies masih kesulitan keluar dari tren penurunan sejak akhir tahun lalu," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya, Minggu (4/6/2023).

Melihat hasil survei terbaru tersebut, Partai Demokrat selaku partai pendukung Anies di Koalisi Perubahan bereaksi.

Mereka bahkan menggertak Anies untuk melakukan evaluasi.


Adapun usulan evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Koalisi Perubahan dalam waktu dekat.

"Mengevaluasi mengusulkan percepatan deklarasi," kata Andi saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2023).

Demokrat duga karena cawapres

Andi Arief menduga, elektabilitas Anies terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi," ujar Andi.

Ia mengatakan, Demokrat akan mengajukan usul kepada Anies selaku bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) supaya segera mengumumkan cawapres pada Juni 2023.

Menurut dia, deklarasi itu perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat," ucap dia.

Baca juga: Khawatir Elektabilitas Anies Makin Turun, Demokrat Beri Deadline Deklarasi Cawapres Juni Ini

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com