Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/06/2023, 18:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Namun, tawaran yang disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu itu ditolaknya.

Mahfud menceritakan, tawaran disampaikan saat Ahmad Syaikhu bersama politisi PKS Al Muzzammil Yusuf datang ke rumahnya.

Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk penjajakan pencarian bakal cawapres untuk Anies yang dilakukan PKS beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mahfud di Pusaran Isu Penjegalan Anies Jadi Capres

"Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzammil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, 'Pak Mahfud bersedia enggak ?'," ungkap Mahfud menirukan perkataan Ahmad Syaikhu saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Enggak (jawab Mahfud). Saya bilang, karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri," lanjutnya.

Mahfud menilai, jika nanti dia diajak masuk ke dalam koalisi itu justru merusak demokrasi.

Sehingga dia meminta agar Ahmad Syaikhu menjaga koalisi yang bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP itu.

"Nanti kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau (ada) yang satu keluar karena anda ajak saya kan rusak. Oleh sebab itu saya minta bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam," ujar Mahfud.

"Agar koalisi tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti malah pecah. Karena ada yang tidak setuju dan lain-lain. Itu saja tugas saya. Menjaga pemilu dan menjaga demokrasi," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengakui bahwa dirinya memberikan perintah kepada pakar hukum tata negara Denny Indrayana untuk menjaga agar Anies Baswedan bisa maju sebagai capres pada 2024.

Menurutnya perintah itu pun dia sampaikan dalam rangka menjaga demokrasi.

Baca juga: Mahfud Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Belum Dibahas Bersama Presiden

"Meskipun saya tidak dukung tapi saya tetap jaga demokrasi. Kan gitu," tegasnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat.

Mulanya, Denny bercerita bahwa hal itu disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud.

"Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, 'Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat'. Saya bilang, 'Oh, ini ada apa ini' hahaha," kata Denny sembari tertawa dalam acara Gaspol! Kompas.com yang dikutip pada Minggu (4/6/2023) di YouTube.

Denny mengaku tidak tahu apa yang melatarbelakangi Mahfud menyatakan hal itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com