Salin Artikel

Tolak Tawaran PKS Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Kalau Diajak, Malah Merusak Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Namun, tawaran yang disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu itu ditolaknya.

Mahfud menceritakan, tawaran disampaikan saat Ahmad Syaikhu bersama politisi PKS Al Muzzammil Yusuf datang ke rumahnya.

Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk penjajakan pencarian bakal cawapres untuk Anies yang dilakukan PKS beberapa waktu lalu.

"Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzammil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, 'Pak Mahfud bersedia enggak ?'," ungkap Mahfud menirukan perkataan Ahmad Syaikhu saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Enggak (jawab Mahfud). Saya bilang, karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri," lanjutnya.

Mahfud menilai, jika nanti dia diajak masuk ke dalam koalisi itu justru merusak demokrasi.

Sehingga dia meminta agar Ahmad Syaikhu menjaga koalisi yang bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP itu.

"Nanti kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau (ada) yang satu keluar karena anda ajak saya kan rusak. Oleh sebab itu saya minta bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam," ujar Mahfud.

"Agar koalisi tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti malah pecah. Karena ada yang tidak setuju dan lain-lain. Itu saja tugas saya. Menjaga pemilu dan menjaga demokrasi," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengakui bahwa dirinya memberikan perintah kepada pakar hukum tata negara Denny Indrayana untuk menjaga agar Anies Baswedan bisa maju sebagai capres pada 2024.

Menurutnya perintah itu pun dia sampaikan dalam rangka menjaga demokrasi.

"Meskipun saya tidak dukung tapi saya tetap jaga demokrasi. Kan gitu," tegasnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat.

Mulanya, Denny bercerita bahwa hal itu disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud.

"Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, 'Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat'. Saya bilang, 'Oh, ini ada apa ini' hahaha," kata Denny sembari tertawa dalam acara Gaspol! Kompas.com yang dikutip pada Minggu (4/6/2023) di YouTube.

Denny mengaku tidak tahu apa yang melatarbelakangi Mahfud menyatakan hal itu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/18002531/tolak-tawaran-pks-jadi-cawapres-anies-mahfud-kalau-diajak-malah-merusak

Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke