Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2023, 18:59 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengklaim, tak ada resistensi dari para ketua umum partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) atas nama calon wakil presiden Anies Baswedan.

Saat ini, baik Anies maupun KPP telah menyepakati satu nama bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta di Pilpres 2024 mendatang.

“Oke saja apa yang sudah diputuskan dan disampaikan Mas Anies kepada ketua umum-ketua umum partai,” ujar Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Sejauh ini, ia menambahkan, Anies sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait nama yang dimaksud.

Baca juga: Deklarasi Cawapres Anies Bakal Dilakukan Paling Lambat 16 Juli 2023

Komunikasi serupa juga telah dilakukan Anies dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, pada hari ini.

Sehingga, menurut Willy, tinggal komunikasi dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu yang perlu dilakukan.

Ia menambahkan, deklarasi bakal cawapres Anies akan dilakukan paling lambat 16 Juli 2023. Namun, tak menutup kemungkinan bahwa proses deklarasi akan dilangsungkan lebih cepat.

“Tapi kalau ada waktu yang lebih presisi sebelum itu akan lebih bagus,” sebutnya.

Baca juga: Anies Benarkan Sudah Kantongi Satu Nama Cawapres

Tapi, saat ini Willy enggan membeberkan ciri-ciri dari cawapres Anies itu.

“Ya nanti kita intip di kantong Mas Anies saja. Ya kami bersepakat biar Mas Anies yang menyampaikan,” imbuh dia.

Diketahui PKS menyatakan ada tiga nama yang masuk jadi cawapres Anies.

Ketiganya adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Baca juga: Anies dan Tim Delapan KPP Sudah Tetapkan Nama Cawapres

Tapi, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan masih ada kemungkinan kecil cawapres dipilih selain tiga nama itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com