Mahfud Bantah Ada Upaya Pemerintah Jegal Anies Maju Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.

Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan Anies yang merasa dirinya dijegal maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai Presiden Joko Widodo menyatakan bakal cawe-cawe.

"Endak (tidak) ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik," kata Mahfud seusai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/6/2023), dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Paloh, AHY, dan Presiden PKS Cium Indikasi Anies Baswedan Dijegal Penguasa

Mahfud menduga bahwa klaim penjegalan ini sengaja diembuskan agar para pendukungnya muncul ke publik.

Atau sebaliknya, lanjut dia, isu ini muncul supaya masyarakat yang memilih Anies sedikit.

Meski demikian, Mahfud memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak berupaya menjegal Anies.

Baca juga: Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

"Kenapa dijegal? Endak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, endak ada menjegal," kata Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud justru mengingatkan Anies untuk menguatkan kekompakan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang menjadi poros pendukung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Denny Indrayana: Jika PK Moeldoko Dikabulkan, Demokrat Dibajak dan Anies Dijegal

Mahfud mengingatkan hal ini supaya Anies pada akhirnya benar-benar mendapatkan tiket capres.

"Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan didalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ujar Mahfud.

"Kalau pemerintah endak, persilakan, kita lindungi haknya," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Anies merasa khawatir dijegal di Pilpres 2024 usai Jokowi menyampaikan akan cawe-cawe di Pilpres 2024.

Baca juga: Anies Merasa Dijegal, PDI-P: Itu Kekhawatiran, Persepsinya Begitu

Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Anies juga mengatakan, masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies, dikutip dari Tribunnews.com.

Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, Anies berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.