Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2023, 18:40 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan, deklarasi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Anies Baswedan paling lambat dilakukan 16 Juli 2023.

Namun, ia tak menutup kemungkinan prosesnya bakal berlangsung lebih cepat.

“Kalau ada waktu yang lebih presisi sebelum itu, akan lebih baik,” ujar Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Saat ini, Anies dan Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah menentukan satu nama bakal cawapres Anies.

Baca juga: Anies Benarkan Sudah Kantongi Satu Nama Cawapres

Momentum deklarasi, lanjut Willy, bergantung komunikasi yang dilakukan Anies pada semua ketua umum partai politik (parpol) anggota KPP.

“Kapan diumumkannya? Itu hasil konsultasi Mas Anies kepada tiga petinggi parpol,” ucap dia.

Anies diketahui telah pergi ke Pacitan, Jawa Timur untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), guna memberitahukan nama bakal cawapres itu.

Selain itu, Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari ini, untuk menyampaikan hal yang serupa. Komunikasi pun tinggal dilakukan Anies kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Anies dan Tim Delapan KPP Sudah Tetapkan Nama Cawapres

Sejauh ini, diklaim Willy, tidak ada resistensi dari para ketua umum parpol soal nama bakal cawapres pilihan Anies dan Tim Delapan KPP.

“Oke saja apa yang sudah diputuskan dan disampaikan Mas Anies kepada ketua umum ketua umum partai,” imbuh dia.

Ditemui terpisah, Anies tak menampik sudah mengantongi satu nama cawapres.

Namun, ia menyatakan bahwa proses final penentuan pendampingnya itu masih belum selesai.

“Masih panjang, masih panjang, pokoknya sudah ada. Tapi, nanti pada waktunya diumumkan,” tuturnya.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Tak Ada Penjegalan Capres, Sebut Anies Bisa Gagal karena Internal

Sejauh ini, setidaknya sudah ada tiga nama yang digadang-gadang bakal menjadi cawapres Anies di Pilpres 2024. Mereka adalah AHY, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com