Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengakuan Presiden Joko Widodo yang bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diharapkan untuk memastikan pemilu berjalan demokratis, bukan untuk kepentingan politik praktis.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengaku mendukung Jokowi jika ingin ikut campur dalam menjaga demokrasi dan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.

"Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jurdil (jujur dan adil), itu sangat bagus, kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik," kata Kalla di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: JK Dukung Jokowi Cawe-cawe untuk Jaga Demokrasi dan Pastikan Pemilu Berjalan Jurdil

Kalla yakin, Jokowi maupun pihak-pihak lainnya memahami batasan-batasan dalam mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 agar demokrasi tetap berjalan dengan baik.

Pernyataan Jokowi bakal ikut campur dalam Pemilu 2024 disampaikan Jokowi saat bertemu pemimipin redaksi media massa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra mengungkapkan, dalam kesempatan itu Jokowi mengaku bahwa ia bakal cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara.

Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia hanya diberi kesempatan satu kali untuk menjadi negara maju, yakni dalam kurun waktu 13 tahun ke depan, dan hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

Merespons alasan Jokowi tersebut, Kalla menilai bahwa pemimpin Indonesia ke depan harus melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya.

Hanya saja, menurut Kalla, setiap pemimpin pasti mempunyai cara-cara yang berbeda meski tujuan mereka sama saja.

"Pembangunan jalan tetap, pembangunan pemerintah yang baik tetap, industri harus berjalan, itu semua jalan, cuma caranya tentu berbeda-beda masing-masing pemimpin," kata Kalla.

Baca juga: Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Senada dengan Kalla, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan berharap, sikap cawe-cawe Jokowi bertujuan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku mendengar kekhawatiran dari banyak pihak soal pernyataan Jokowi itu.

Menurut dia, banyak yang khawatir terjadi penjegalan pada figur capres atau calon wakil presiden (cawapres) tertentu.

"Kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil,” ujar Anies di Sekretariat Perubahan, Jakarta.

Bukan bentuk dukungan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengeklaim, pernyataan Jokowi soal cawe-cawe bukan berarti Jokowi akan memberikan dukungan kepada calon presiden tertentu pada Pemilu 2024.

Baca juga: Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu

Pramono mengatakan, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi justru bermakna positif, yakni agar Pemilu 2024 berjalan jujur, aman, dan transparan.

"Cawe-cawe kan bukan cawe-cawe untuk memberikan dukungan kepada siapa, tapi untuk menciptakan iklim demokrasi berjalan lebih baik dan tidak melanggar peraturan apa pun," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Politikus PDI-P itu juga membantah bahwa cawe-cae Jokowi diartikan sebagai sikap ikut campur dalam menentukan hasil Pemilu 2024.

Pramono menegaskan, Jokowi justru ingin pemilu berjalan adil dan program-program pemerintah tetap berlangsung dengan baik, salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kendati demikian, klaim pihak Istana bahwa cawe-cawe Jokowi itu bukanlah bentuk dukungan diragukan pengamat politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan, pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dan gelagatnya selama ini justru menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Apa yang ditunjukkan Presiden juga yang ia sampaikan, jelas menempatkan Jokowi sebagai presiden partisan. Secara umum bisa dianggap telah lakukan kolusi," kata Dedi kepada Kompas.com.

Baca juga: Menyoal Cawe-cawe Presiden Jokowi

Menurut Dedi, jika intervensi yang dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, Jokowi mestinya mengintervensi Mahkamah Konstigusi (MK) agar tidak membuat keputusan yang melanggar konstitusi.

Kemudian, mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menjadi alat kekuasaan, atau mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Keuangan agar semua proses pemilu berjalan sesuai koridor konstitusi dan tepat waktu.

"Intervensi dalam hal pelaksanaan, sah saja karena memang tanggung jawab presiden, tetapi intervensi politis jelas tidak dibenarkan," kata dia.

Sementara itu, Dedi menilai, yang terjadi saat ini adalah Jokowi menentukan siapa capres yang diinginkan, berupaya memberikan fasilitas negara untuk pembahasan koalisi hingga mengucilkan partai lain yang berseberangan.

Ia lantas menegaskan, perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak etis sekaligus merusak wibawa kepala negara.

"'Cawe-cawe' Jokowi hanya untuk kepentingannya pribadi, keluarga, atau kelompok politiknya, imbasnya cukup berbahaya, mulai dari potensi rusaknya tata kelola pemerintahan hingga menjadikan negara ini seolah milik personal," kata Dedi.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe demi Bangsa, Pengamat: Tempatkan Jadi Presiden Partisan

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam pun mengingatkan agar pernyataan Jokowi tersebut jangan sampai menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan politik pribadi.

"Jangan sampai klaim cawe-cawe Presiden untuk kepentingan bangsa dan negara ini hanya menjadi 'alat pembenaran' untuk melegitimasi manuver politik pribadi dan pihak-pihak di lingkaran kekuasaan istana untuk masuk lebih dalam ke ranah politik praktis," kata Umam.

Menurut Umam, meski Presiden mengaku tidak akan melanggar hukum dan konstitusi terkait upaya cawe-cawe itu, namun keberpihakan politik Jokowi secara terbuka berpotensi disalahgunakan sebagai alat politisasi kekuasaan negara.

"Alhasil, tidak mudah memisahkan klaim kepentingan negara dan dengan kepentingan politik pribadi presiden atau kelompoknya. Keduanya menjadi kabur," kata Umam.