Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Pramono mengatakan, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi justru bermakna positif, yakni agar Pemilu 2024 berjalan jujur, aman, dan transparan.

"Cawe-cawe kan bukan cawe-cawe untuk memberikan dukungan kepada siapa, tapi untuk menciptakan iklim demokrasi berjalan lebih baik dan tidak melanggar peraturan apa pun," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Politikus PDI-P itu juga membantah bahwa cawe-cae Jokowi diartikan sebagai sikap ikut campur dalam menentukan hasil Pemilu 2024.

Pramono menegaskan, Jokowi justru ingin pemilu berjalan adil dan program-program pemerintah tetap berlangsung dengan baik, salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kendati demikian, klaim pihak Istana bahwa cawe-cawe Jokowi itu bukanlah bentuk dukungan diragukan pengamat politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan, pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dan gelagatnya selama ini justru menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Apa yang ditunjukkan Presiden juga yang ia sampaikan, jelas menempatkan Jokowi sebagai presiden partisan. Secara umum bisa dianggap telah lakukan kolusi," kata Dedi kepada Kompas.com.

Baca juga: Menyoal Cawe-cawe Presiden Jokowi

Menurut Dedi, jika intervensi yang dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, Jokowi mestinya mengintervensi Mahkamah Konstigusi (MK) agar tidak membuat keputusan yang melanggar konstitusi.

Kemudian, mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menjadi alat kekuasaan, atau mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Keuangan agar semua proses pemilu berjalan sesuai koridor konstitusi dan tepat waktu.

"Intervensi dalam hal pelaksanaan, sah saja karena memang tanggung jawab presiden, tetapi intervensi politis jelas tidak dibenarkan," kata dia.

Sementara itu, Dedi menilai, yang terjadi saat ini adalah Jokowi menentukan siapa capres yang diinginkan, berupaya memberikan fasilitas negara untuk pembahasan koalisi hingga mengucilkan partai lain yang berseberangan.

Ia lantas menegaskan, perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak etis sekaligus merusak wibawa kepala negara.

"'Cawe-cawe' Jokowi hanya untuk kepentingannya pribadi, keluarga, atau kelompok politiknya, imbasnya cukup berbahaya, mulai dari potensi rusaknya tata kelola pemerintahan hingga menjadikan negara ini seolah milik personal," kata Dedi.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe demi Bangsa, Pengamat: Tempatkan Jadi Presiden Partisan

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam pun mengingatkan agar pernyataan Jokowi tersebut jangan sampai menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan politik pribadi.

"Jangan sampai klaim cawe-cawe Presiden untuk kepentingan bangsa dan negara ini hanya menjadi 'alat pembenaran' untuk melegitimasi manuver politik pribadi dan pihak-pihak di lingkaran kekuasaan istana untuk masuk lebih dalam ke ranah politik praktis," kata Umam.

Menurut Umam, meski Presiden mengaku tidak akan melanggar hukum dan konstitusi terkait upaya cawe-cawe itu, namun keberpihakan politik Jokowi secara terbuka berpotensi disalahgunakan sebagai alat politisasi kekuasaan negara.

"Alhasil, tidak mudah memisahkan klaim kepentingan negara dan dengan kepentingan politik pribadi presiden atau kelompoknya. Keduanya menjadi kabur," kata Umam.