Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Politik Johnny G Plate Tersangka ke Koalisi Perubahan Diprediksi Minim

Kompas.com - 18/05/2023, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dinilai tidak terlampau berpengaruh kepada soliditas Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

Johnny adalah kader Partai Nasdem. Partai politik yang menaunginya saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

KPP pun sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

"Penetapan tersangka terhadap Joh G Plate kecil kemungkinan berpengaruh terhadap soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Surya Paloh Ingin Anggota Koalisi Perubahan Tak Bertambah Lagi

Menurut Bawono, meskipun Johnny sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, tetapi posisi dan keputusannya tidak berpengaruh langsung terhadap dinamika dalam KPP.

"Karena Johnny G Plate juga bukan merupakan bagian vital dari bangunan koalisi tersebut. Dalam arti Johnny G Plate bukan ketua umum dari partai-partai di koalisi itu. Bukan berada dalam posisi strategis menentukan dalam bangunan koalisi," ucap Bawono.

Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama tim kecil bakal Koalisi Perubahan dari Partai Nasdem Willy Aditya, dan dari PKS Sohibul Iman. Mereka mengadakan pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/2/2023). KOMPAS.com/ Tatang Guritno Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama tim kecil bakal Koalisi Perubahan dari Partai Nasdem Willy Aditya, dan dari PKS Sohibul Iman. Mereka mengadakan pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Akan tetapi, Bawono menilai momen penetapan Johnny sebagai tersangka kemungkinan besar bakal digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai alasan untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Yaitu dengan mengganti menteri dalam kabinet yang berasal dari Nasdem.

Penyebabnya adalah hubungan antara Jokowi dan Nasdem saat ini tengah renggang.

Baca juga: Airlangga dan Muhaimin Temui SBY-AHY, Surya Paloh Yakin Demokrat Tetap di Koalisi Perubahan

Hal itu diduga diakibatkan oleh keputusan Partai Nasdem yang mengusung Anies sebagai bakal capres.

"Kabar reshuffle terhadap menteri-menteri dari Partai Nasdem selama beberapa bulan terakhir ini memang seringkali terdengar," ujar Bawono.

"Terutama sejak Partai Nasdem pada Oktober tahun lalu mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sejak saat itu relasi politik antara Gondangdia dan Istana menjadi tidak harmonis," sambung Bawono.

Saat ini Johnny dicopot dari posisinya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, dan digantikan oleh Hermawi Taslim.

Baca juga: Ngabalin Klaim Tak Ada Masalah dalam Hubungan Jokowi-Nasdem

Sebelumnya diberitakan, penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan Johnny sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Johnny dan adiknya Gregorius Alex Plate, sempat 2 kali diperiksa sebagai saksi terkait kasus itu.

Johnny ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan ketiga oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada hari ini, Rabu (17/5/2023).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com