Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Ingin Anggota Koalisi Perubahan Tak Bertambah Lagi

Kompas.com - 09/05/2023, 07:46 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ingin partai politik (parpol) anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tak perlu ditambah lagi.

Ia menganggap Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saja sudah cukup untuk menjadi bagian kaolisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

“Kalau saya ditanya pendapat saya, kita tidak perlu memaksakan itu (penambahan jumlah anggota KPP). Kalau ada yang bertambah tentu kita syukuri, kalau enggak ada kenapa rupanya, enggak ada masalah kan?” sebut Surya pada program Ni Luh Kompas TV, Senin (8/5/2023).

“Batas parlementiary threshold, presidential threshold telah kita cukupi. Kita jalan saja,” sambung dia.

Baca juga: Airlangga dan Muhaimin Temui SBY-AHY, Surya Paloh Yakin Demokrat Tetap di Koalisi Perubahan

Ia mengaku saat ini godaan untuk memecah keutuhan KPP masih terjadi. Namun Surya tak ambil pusing soal itu.

Sebab, berbagai upaya dari pihak tertentu untuk mengganggu soliditas KPP malah menunjukan bahwa koalisi itu punya nilai jual yang tinggi.

“Karena dikhawatirkan, karena ada sesuatu yang diperlukan. Coba kita tidak punya values, tidak punya harga, siapa mau datang?” papar dia.

Surya pun optimis bahwa KPP dan Anies bakal tetap bisa mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia tak meragukan komitmen ketiga parpol, termasuk Demokrat dalam memperjuangkan kemenangan di kontestasi elektoral mendatang.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Koalisi Perubahan Punya Nilai Jual Sehingga Banyak Diganggu

“Atas dasar kesepakatan yang kita letakkan bersama, kalau itu tidak kita yakini dan ada kegoncangan perasaan dan hati kita, wah, kita akan kehilangan modal besar untuk melanjutkan etape perjuangan ke depan,” ucap Surya.

Adapun saat ini KPP telah memberikan tiket untuk Anies melaju ke Pilpres 2024. Selain mantan Gubernur DKI Jakarta itu, capres yang sudah mendapatkan kepastian untuk bertanding memperebutkan kursi RI-1 adalah Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI-P.

Meski belum berkoalisi dengan partai banteng, namun Ganjar nyatanya juga diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Baca juga: Koalisi Perubahan Targetkan Cawapres Pendamping Anies Diumumkan Juli 2023

Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tengah menjajaki pembentukan koalisi besar. Namun hingga kini belum ada kesepakatan tentang pengusungan capres dari bakal koalisi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com