Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Politik Johnny G Plate Tersangka ke Koalisi Perubahan Diprediksi Minim

Kompas.com - 18/05/2023, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dinilai tidak terlampau berpengaruh kepada soliditas Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

Johnny adalah kader Partai Nasdem. Partai politik yang menaunginya saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

KPP pun sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

"Penetapan tersangka terhadap Joh G Plate kecil kemungkinan berpengaruh terhadap soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Surya Paloh Ingin Anggota Koalisi Perubahan Tak Bertambah Lagi

Menurut Bawono, meskipun Johnny sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, tetapi posisi dan keputusannya tidak berpengaruh langsung terhadap dinamika dalam KPP.

"Karena Johnny G Plate juga bukan merupakan bagian vital dari bangunan koalisi tersebut. Dalam arti Johnny G Plate bukan ketua umum dari partai-partai di koalisi itu. Bukan berada dalam posisi strategis menentukan dalam bangunan koalisi," ucap Bawono.

Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama tim kecil bakal Koalisi Perubahan dari Partai Nasdem Willy Aditya, dan dari PKS Sohibul Iman. Mereka mengadakan pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/2/2023). KOMPAS.com/ Tatang Guritno Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama tim kecil bakal Koalisi Perubahan dari Partai Nasdem Willy Aditya, dan dari PKS Sohibul Iman. Mereka mengadakan pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Akan tetapi, Bawono menilai momen penetapan Johnny sebagai tersangka kemungkinan besar bakal digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai alasan untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Yaitu dengan mengganti menteri dalam kabinet yang berasal dari Nasdem.

Penyebabnya adalah hubungan antara Jokowi dan Nasdem saat ini tengah renggang.

Baca juga: Airlangga dan Muhaimin Temui SBY-AHY, Surya Paloh Yakin Demokrat Tetap di Koalisi Perubahan

Hal itu diduga diakibatkan oleh keputusan Partai Nasdem yang mengusung Anies sebagai bakal capres.

"Kabar reshuffle terhadap menteri-menteri dari Partai Nasdem selama beberapa bulan terakhir ini memang seringkali terdengar," ujar Bawono.

"Terutama sejak Partai Nasdem pada Oktober tahun lalu mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sejak saat itu relasi politik antara Gondangdia dan Istana menjadi tidak harmonis," sambung Bawono.

Saat ini Johnny dicopot dari posisinya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, dan digantikan oleh Hermawi Taslim.

Baca juga: Ngabalin Klaim Tak Ada Masalah dalam Hubungan Jokowi-Nasdem

Sebelumnya diberitakan, penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan Johnny sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Johnny dan adiknya Gregorius Alex Plate, sempat 2 kali diperiksa sebagai saksi terkait kasus itu.

Johnny ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan ketiga oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada hari ini, Rabu (17/5/2023).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com