Jokowi Dinilai Bakal Gunakan Momen Johnny G Plate Tersangka Buat "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G dinilai bisa menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

Johnny adalah salah satu kader Partai Nasdem yang duduk dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kader Nasdem selain Johnny yang berada dalam kabinet adalah Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian dan Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Kehuatanan dan Lingkungan Hidup.

"Penetapan tersangka terhadap Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung membuat saat ini Presiden Joko Widodo memiliki alasan sangat kuat untuk melakukan reshuffle terhadap menteri dari Partai Nasdem," kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Menteri Nasdem, Jokowi: Ya Bisa Saja

Bawono mengatakan, isu tentang reshuffle terhadap menteri-menteri dari Partai Nasdem selama beberapa bulan terakhir ini memang kerap terdengar.

Isu itu mencuat sejak Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Oktober 2022 lalu.

"Sejak saat itu relasi politik antara Gondangdia dan Istana menjadi tidak harmonis," ujar Bawono.

Hubungan yang renggang antara kedua belah pihak sangat terlihat ketika Presiden Jokowi tidak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan partai-partai koalisi pendukung pemerintah di Istana belum lama ini.

Menurut Bawono, sejak Nasdem memutuskan mengusung Anies sebagai bakal capres, Presiden Joko Widodo masih bersikap hati-hati karena selama ini belum memperoleh momentum politik relevan dan bisa diterima logika publik untuk melakukan reshuffle.

Baca juga: Sebulan 2 Kali Bertemu Presiden, Hary Tanoe Bantah Bahas Isu Reshuffle dan Pilpres 2024

"Dengan demikian apabila nanti beberapa hari mendatang Presiden melakukan reshuffle terhadap pos kementerian ditempati oleh kader Partai Nasdem tersebut maka publik akan sangat bisa memahami dan menerima," ucap Bawono.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan Johnny sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Johnny dan adiknya Gregorius Alex Plate, sempat 2 kali diperiksa sebagai saksi terkait kasus itu.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kami Tegak Lurus dengan Presiden

Johnny ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan ketiga oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada hari ini, Rabu (17/5/2023).

Johnny sudah menjalani 2 kali pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu, yakni pada pada 14 Februari 2023 dan 15 Maret 2023.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Johnny lantas dibawa keluar dari gedung bundar Kejagung dan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda.

Penyidik Kejagung juga sempat menggeledah mobil dinas yang digunakan oleh Johnny.

"Berdasarkan pemeriksaan hari ini setelah kami evaluasi, kami simpulkan terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan (Johnny) diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1-5," Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta.

Baca juga: 6 Ketum Parpol Bertemu Jokowi Tanpa Surya Paloh, PPP Bantah Bahas Reshuffle

"Tentunya selaku pengguna anggaran dan juga selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," sambung Kuntadi.

Kuntadi mengatakan, penyidik Kejagung memutuskan menahan Johnny untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Menurut penghitungan, negara mengalami kerugian sebesar Rp 8 triliun dalam kasus itu.

"Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Awal mula Johnny ikut terseret dalam kasus itu setelah sang adik, Gregorius Alex Plate, diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas dari anggaran BAKTI. Uang yang diterima Alex mencapai Rp 534.000.000.

Baca juga: Ditanya Potensi Reshuffle Usai Sandiaga Pamit dari Gerindra, Golkar dan PAN Sebut Itu Urusan Presiden

"Tapi yang jelas itu dana dari BAKTI. Apakah terkait proyek ini atau tidak? Yang kami tahu itu diambil dari anggaran BAKTI," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Kuntadi masih belum bisa memberikan penjelasan lanjutan soal aliran dana BAKTI terhadap adik Johnny Plate itu. Sebab, hal itu masih menjadi materi penyidikan.

Kuntadi hanya menegaskan pihaknya masih terus mendalami posisi serta keterkaitan Gregorius Alex Plate dalam proyek BAKTI. Menurutnya, ada kemungkinan Gregorius berkaitan dengan jabatan kakaknya atau Menkominfo.

Sampai saat ini Gregorius masih berstatus sebagai saksi.

Dalam kasus ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan lima pelaku dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp 8 triliun.

Baca juga: PPP Yakin Jokowi Reshuffle Berdasarkan Indeks Kinerja Masing-masing Menteri

Kelimanya juga segera disidangkan ke pengadilan. Adapun tiga tersangka saat ini sudah selesai penyidikan dan dalam diproses terkait penuntutan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

Sedangkan dua lainnya dalam proses konsultasi dengan penuntut umum, jaksa peneliti untuk melengkapi dan menyempurnakan berkas.

Tiga tersangka yang sudah selesai dan segera dilimpahkan yakni Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS).

Dua tersangka yang masih dalam tahap melengkapi berkas yakni Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA), Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH).

Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan melakukan reshuffle untuk mencopot menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem.

Baca juga: Jokowi Bilang Reshuffle Segera, PPP: Diprediksi Paling Lama Setelah Lebaran

"Ya bisa saja (me-reshuffle menteri dari Partai Nasdem)," kata Jokowi di Taman Wisata Alam Kapuk Angke, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Jokowi pun merespons santai pengakuan Surya Paloh. Adapun Surya Paloh menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi kini berada di titik terendah.

"Biasa saja, saya biasa saja," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku belum mempunyai rencana menemui Surya Paloh dalam waktu dekat.

Sebagaimana diketahui, hubungan Jokowi dan Surya Paloh diisukan renggang sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024 pada Oktober 2022.

Jokowi beberapa kali tak menghadiri agenda Nasdem. Surya Paloh juga beberapa kali tak diundang di acara pertemuan dengan Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Reshuffle Kabinet Segera

Terbaru, Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik pemerintah yakni Ketum PDI Perjuangan, Ketum Gerindra, Ketum Golkar, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pertemuan di Istana Negara, Selasa (2/5/2023).

Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan itu. Jokowi terang-terangan menyatakan bahwa tak diundangnya Surya Paloh adalah karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri untuk Pemilu 2024.

"Ya memang enggak diundang. Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Atas dinamika ini, Surya Paloh pun ditinggalkan oleh Jokowi. Namun, Surya mengaku menghormati keputusan Jokowi tersebut.

Baca juga: Ngabalin Klaim Tak Ada Masalah dalam Hubungan Jokowi-Nasdem

“Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya,” katanya di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

“Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” sambung dia.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Bagus Santosa)