Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Potensi "Reshuffle" Usai Sandiaga Pamit dari Gerindra, Golkar dan PAN Sebut Itu Urusan Presiden

Kompas.com - 24/04/2023, 13:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar enggan mengomentari terkait potensi perombakan kabinet atau reshuffle pasca Sandiaga Uno pamit dari Partai Gerindra.

Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan, terkait reshuffle sepenuhnya adalah wewenang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Wah, saya enggak tahu itu. Itu sih tergantung presiden," kata Tantowi kepada Kompas.com, Senin (24/4/2023).

Oleh karena itu, Golkar enggan mengomentari apa pun terkait dinamika politik usai hengkangnya Sandiaga dari Gerindra.

Baca juga: PPP Yakin Prabowo Berbesar Hati Lepas Sandiaga Uno

Golkar ditegaskan Tantowi, menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terkait potensi reshuffle tersebut.

"No comment. Itu urusan presiden," ujar Tantowi.

Sementara itu, sesama partai koalisi pemerintah, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) juga tak ingin berkomentar terkait peluang reshuffle di kabinet Jokowi.

Meski Sandiaga Uno adalah menteri kader Gerindra, PAN tetap ingin menjaga fatsun politik dengan tidak mencampuri urusan partai politik lain.

"Wah soal reshuffle kami tidak tahu. Itu kewenangan presiden. PAN tetap menjaga fatsun politik, tidak mau mencampuri urusan itu," kata Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada Kompas.com, Senin.

Baca juga: Ganjar Capres PDI-P, Golkar Prioritaskan Pembentukan Koalisi Besar

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno telah resmi berpamitan dari partai politik (parpol) besutan Prabowo Subianto itu.

Hal itu disampaikan Sandiaga pasca bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (23/4/2023)

"Tadi saya juga sudah mohon pamit dan mudah-mudahan di momen yang spesial ini di hari kedua, bulan suci Ramadan sudah lewat dan bisa menyambut tugas-tugas berikutnya,” ujar Sandiaga pada awak media.

Baca juga: Wira-wiri Sandiaga Sebelum Mundur dari Gerindra

Dalam kesempatan yang sama, Dasco mengiyakan pernyataan Sandiaga. Ia mengungkapkan, Sandi juga menitipkan surat untuk Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

“Sandi juga sudah menyampaikan beberapa hal terutama permintaan maaf kepada ketum dan tadi juga sebelum pamit sudah menyampaikan satu buah surat. Saya belum buka,” ujar Dasco.

Dasco mengatakan, bakal segera memberikan surat itu pada Prabowo. Ia menyatakan yang berhak membuka surat tersebut adalah Prabowo.

“Nanti setelah saya sampaikan ke ketum, nanti kita akan, ya ada berita-berita tentunya awak media akan lebih tahu,” katanya.

Baca juga: Mundur dari Gerindra, Sandiaga Uno Kirim Surat ke Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com