Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Evaluasi Mudik Lebaran 2023, Anggota Komisi IV DPR Paparkan 4 Aspek Ini

Kompas.com - 17/05/2023, 10:12 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Kamrussammad memaparkan empat aspek dalam melakukan evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran 2023.

Pertama adalah aspek ekonomi. Kamrussammad memaparkan, adanya Ramadhan dan Idul Fitri 1444, termasuk mudik Lebaran akan berdampak positif pada pergerakan ekonomi di kuartal kedua 2023. 

Untuk itu, ia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua mampu lebih tinggi dari 5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2023 mencapai 5 persen.

"Karena itu diperkirakan perputaran uang khusus untuk mudik kemarin sebanyak Rp 280 triliun. Itu artinya kalau kita lihat lebih kurang seperempat dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) kita dan itu tentu saja menggerakan ekonomi," kata Kamrussammad dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Evaluasi Mudik 2023" di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Evaluasi Mudik Lebaran 2023, Tercatat 726 Korban Jiwa akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Politisi Partai Gerindra itu menilai ada redistribusi ekonomi dari kota ke desa, sehingga perputaran uang pada mudik Lebaran 2023 lebih tinggi dibandingkan Lebaran 2019.

Redistribusi ekonomi itu memantik orang yang pulang ke kampung halamannya menjadi faktor pendorong perputaran ekonomi di daerah, misalnya membeli sawah, renovasi rumah, membeli semen, dan lain-lain.

Kedua adalah aspek segi sosial. Kamrussammad mengatakan, berdasarkan data dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), angka kecelakaan di mudik Lebaran 2023 mengalami penurunan mencapai 30 persen lebih.

Meski menurun, dia menjelaskan kecelakaan akan menimbulkan masalah sosial seperti gangguan psikologis yang memerlukan waktu untuk pemulihan.

 

Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan edukasi lebih masif kepada masyarakat agar dapat menekan angka kecelakaan sehingga bisa meminimalisir dampak sosial.

Baca juga: Kemenhub: 78 Persen Masyarakat Puas atas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2023

Dia meminta Polri, Kementerian Perhubungan dan seluruh instansi yang terlibat harus diberikan anggaran supaya dapat lebih awal menyosialisasikan tentang opsi jalur-jalur yang diberikan.

"(Sosialisasi ini) bukan minus seminggu sebelum Ramadhan atau minggu terakhir sebelum Idul Fitri, supaya hal ini bisa dilakukan 6 bulan sebelumnya. Ke depan akan ada mitigasi risiko yang bisa dilakukan oleh para pemudik," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Ketiga adalah aspek keamanan dan kenyamanan mudik Lebaran karena daya dukung pembangunan infrastruktur. 

Menurut Kamrussammad, aspek keamanan dan kenyamanan mudik Lebaran 2023 jauh lebih baik. Buktinya perjalanan dari Jakarta ke perbatasan Jawa Tengah yang sebelumnya ditempuh selama 36 jam, tetapi saat ini hanya 8-11 jam.

Semua itu, kata dia, terwujud berkat sinergi antara Polri dan Kementerian Perhubungan sehingga mampu memberikan ayanan yang baik.

Baca juga: Pendapatan Jasa Marga Naik 21 Persen Saat Mudik Lebaran 2023

"Jadi aspek ini kita memberi rasa hormat kepada seluruh jajaran pemerintah yang mampu mencegah dan tingkat keamanannya juga jauh lebih baik. Kenapa rest area, tidak banyak yang kita dengar adanya perampokan dan pencurian, yang ada adalah ada keluarga yang tertinggal di res area," katanya.

Keempat adalah aspek budaya. Dia menilai mudik Lebaran harus dipertahankan karena mampu menggerakkan ekonomi sektor riil dan juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kampung.

Kamrussammad menegaskan bahwa DPR selama ini memberikan dukungan penuh pada alokasi pembangunan infrastruktur. Hal ini karena konektivitas bisa melahirkan ekonomi, meningkatkan efisiensi ekonomi, sirkulasi ekonomi nasional bisa jauh lebih baik.

Hal itu, menurut dia, bisa membuat kualitas ekonomi Indonesia ke depan jadi lebih kompetitif, baik dari segi daya dukung infrastruktur, daya dukung produksi, maupun di aspek pemasaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com