Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Evaluasi Mudik Lebaran 2023, Anggota Komisi IV DPR Paparkan 4 Aspek Ini

Kompas.com - 17/05/2023, 10:12 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Kamrussammad memaparkan empat aspek dalam melakukan evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran 2023.

Pertama adalah aspek ekonomi. Kamrussammad memaparkan, adanya Ramadhan dan Idul Fitri 1444, termasuk mudik Lebaran akan berdampak positif pada pergerakan ekonomi di kuartal kedua 2023. 

Untuk itu, ia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua mampu lebih tinggi dari 5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2023 mencapai 5 persen.

"Karena itu diperkirakan perputaran uang khusus untuk mudik kemarin sebanyak Rp 280 triliun. Itu artinya kalau kita lihat lebih kurang seperempat dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) kita dan itu tentu saja menggerakan ekonomi," kata Kamrussammad dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Evaluasi Mudik 2023" di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Evaluasi Mudik Lebaran 2023, Tercatat 726 Korban Jiwa akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Politisi Partai Gerindra itu menilai ada redistribusi ekonomi dari kota ke desa, sehingga perputaran uang pada mudik Lebaran 2023 lebih tinggi dibandingkan Lebaran 2019.

Redistribusi ekonomi itu memantik orang yang pulang ke kampung halamannya menjadi faktor pendorong perputaran ekonomi di daerah, misalnya membeli sawah, renovasi rumah, membeli semen, dan lain-lain.

Kedua adalah aspek segi sosial. Kamrussammad mengatakan, berdasarkan data dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), angka kecelakaan di mudik Lebaran 2023 mengalami penurunan mencapai 30 persen lebih.

Meski menurun, dia menjelaskan kecelakaan akan menimbulkan masalah sosial seperti gangguan psikologis yang memerlukan waktu untuk pemulihan.

 

Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan edukasi lebih masif kepada masyarakat agar dapat menekan angka kecelakaan sehingga bisa meminimalisir dampak sosial.

Baca juga: Kemenhub: 78 Persen Masyarakat Puas atas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2023

Dia meminta Polri, Kementerian Perhubungan dan seluruh instansi yang terlibat harus diberikan anggaran supaya dapat lebih awal menyosialisasikan tentang opsi jalur-jalur yang diberikan.

"(Sosialisasi ini) bukan minus seminggu sebelum Ramadhan atau minggu terakhir sebelum Idul Fitri, supaya hal ini bisa dilakukan 6 bulan sebelumnya. Ke depan akan ada mitigasi risiko yang bisa dilakukan oleh para pemudik," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Ketiga adalah aspek keamanan dan kenyamanan mudik Lebaran karena daya dukung pembangunan infrastruktur. 

Menurut Kamrussammad, aspek keamanan dan kenyamanan mudik Lebaran 2023 jauh lebih baik. Buktinya perjalanan dari Jakarta ke perbatasan Jawa Tengah yang sebelumnya ditempuh selama 36 jam, tetapi saat ini hanya 8-11 jam.

Semua itu, kata dia, terwujud berkat sinergi antara Polri dan Kementerian Perhubungan sehingga mampu memberikan ayanan yang baik.

Baca juga: Pendapatan Jasa Marga Naik 21 Persen Saat Mudik Lebaran 2023

"Jadi aspek ini kita memberi rasa hormat kepada seluruh jajaran pemerintah yang mampu mencegah dan tingkat keamanannya juga jauh lebih baik. Kenapa rest area, tidak banyak yang kita dengar adanya perampokan dan pencurian, yang ada adalah ada keluarga yang tertinggal di res area," katanya.

Keempat adalah aspek budaya. Dia menilai mudik Lebaran harus dipertahankan karena mampu menggerakkan ekonomi sektor riil dan juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kampung.

Kamrussammad menegaskan bahwa DPR selama ini memberikan dukungan penuh pada alokasi pembangunan infrastruktur. Hal ini karena konektivitas bisa melahirkan ekonomi, meningkatkan efisiensi ekonomi, sirkulasi ekonomi nasional bisa jauh lebih baik.

Hal itu, menurut dia, bisa membuat kualitas ekonomi Indonesia ke depan jadi lebih kompetitif, baik dari segi daya dukung infrastruktur, daya dukung produksi, maupun di aspek pemasaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com