Salin Artikel

Evaluasi Mudik Lebaran 2023, Anggota Komisi IV DPR Paparkan 4 Aspek Ini

KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Kamrussammad memaparkan empat aspek dalam melakukan evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran 2023.

Pertama adalah aspek ekonomi. Kamrussammad memaparkan, adanya Ramadhan dan Idul Fitri 1444, termasuk mudik Lebaran akan berdampak positif pada pergerakan ekonomi di kuartal kedua 2023. 

Untuk itu, ia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua mampu lebih tinggi dari 5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2023 mencapai 5 persen.

"Karena itu diperkirakan perputaran uang khusus untuk mudik kemarin sebanyak Rp 280 triliun. Itu artinya kalau kita lihat lebih kurang seperempat dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) kita dan itu tentu saja menggerakan ekonomi," kata Kamrussammad dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Evaluasi Mudik 2023" di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Politisi Partai Gerindra itu menilai ada redistribusi ekonomi dari kota ke desa, sehingga perputaran uang pada mudik Lebaran 2023 lebih tinggi dibandingkan Lebaran 2019.

Redistribusi ekonomi itu memantik orang yang pulang ke kampung halamannya menjadi faktor pendorong perputaran ekonomi di daerah, misalnya membeli sawah, renovasi rumah, membeli semen, dan lain-lain.

Kedua adalah aspek segi sosial. Kamrussammad mengatakan, berdasarkan data dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), angka kecelakaan di mudik Lebaran 2023 mengalami penurunan mencapai 30 persen lebih.

Meski menurun, dia menjelaskan kecelakaan akan menimbulkan masalah sosial seperti gangguan psikologis yang memerlukan waktu untuk pemulihan.

Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan edukasi lebih masif kepada masyarakat agar dapat menekan angka kecelakaan sehingga bisa meminimalisir dampak sosial.

Dia meminta Polri, Kementerian Perhubungan dan seluruh instansi yang terlibat harus diberikan anggaran supaya dapat lebih awal menyosialisasikan tentang opsi jalur-jalur yang diberikan.

"(Sosialisasi ini) bukan minus seminggu sebelum Ramadhan atau minggu terakhir sebelum Idul Fitri, supaya hal ini bisa dilakukan 6 bulan sebelumnya. Ke depan akan ada mitigasi risiko yang bisa dilakukan oleh para pemudik," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Ketiga adalah aspek keamanan dan kenyamanan mudik Lebaran karena daya dukung pembangunan infrastruktur. 

Menurut Kamrussammad, aspek keamanan dan kenyamanan mudik Lebaran 2023 jauh lebih baik. Buktinya perjalanan dari Jakarta ke perbatasan Jawa Tengah yang sebelumnya ditempuh selama 36 jam, tetapi saat ini hanya 8-11 jam.

Semua itu, kata dia, terwujud berkat sinergi antara Polri dan Kementerian Perhubungan sehingga mampu memberikan ayanan yang baik.

"Jadi aspek ini kita memberi rasa hormat kepada seluruh jajaran pemerintah yang mampu mencegah dan tingkat keamanannya juga jauh lebih baik. Kenapa rest area, tidak banyak yang kita dengar adanya perampokan dan pencurian, yang ada adalah ada keluarga yang tertinggal di res area," katanya.

Keempat adalah aspek budaya. Dia menilai mudik Lebaran harus dipertahankan karena mampu menggerakkan ekonomi sektor riil dan juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kampung.

Kamrussammad menegaskan bahwa DPR selama ini memberikan dukungan penuh pada alokasi pembangunan infrastruktur. Hal ini karena konektivitas bisa melahirkan ekonomi, meningkatkan efisiensi ekonomi, sirkulasi ekonomi nasional bisa jauh lebih baik.

Hal itu, menurut dia, bisa membuat kualitas ekonomi Indonesia ke depan jadi lebih kompetitif, baik dari segi daya dukung infrastruktur, daya dukung produksi, maupun di aspek pemasaran.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/17/10123851/evaluasi-mudik-lebaran-2023-anggota-komisi-iv-dpr-paparkan-4-aspek-ini

Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke