Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ASEAN Deklarasi Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik di Kawasan

Kompas.com - 11/05/2023, 14:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Seluru anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mendeklarasikan mendukung pembentukan ekosistem terpadu untuk pengembangan kendaraan listrik di kawasan.

Hal itu disampaikan dalam deklarasi para pemimpin negara anggota ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (10/5/2023) kemarin.

Dalam deklarasi itu disebutkan, seluruh negara anggota menegaskan peran penting kendaraan berbasis tenaga listrik sebagai bagian dari upaya ASEAN untuk menekan emisi gas rumah kaca, mempercepat transisi energi, menekan emisi karbon dalam sektor transportasi darat di kawasan, berupaya mencapai target nihil emisi, dan memperbaiki sektor ketahanan energi di setiap negara anggota.

Baca juga: Jokowi Bacakan 3 Kesimpulan KTT Ke-42 ASEAN, dari Human Trafficking hingga Konflik Myanmar

"Kami mendeklarasikan berkomitmen untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di kawasan melibatkan seluruh negara anggota ASEAN yang mendukung penggunaan kendaraan berbasis tenaga listrik, dan meningkatkan industri kendaraan listrik di seluruh negara anggota ASEAN, serta membangun ASEAN menjadi pusat produksi kendaraan listrik dunia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan," demikian isi deklarasi itu.

Dalam deklarasi itu juga disebutkan ASEAN mendorong harmonisasi standarisasi ekosistem kendaraan listrik di kawasan serta pelatihan dan sertifikasi yang mengacu kepada standar dunia termasuk teknologi.

Selain itu standar keamanan dari bahaya kebakaran, spesifikasi produk, infrastruktur, stasiun pengisian daya termasuk hal penggantian baterai, distribusi baterai, cara penanganan kendaraan yang sudah melewati masa pakai.

"Hal itu untuk memperkuat nilai industri kendaraan listrik di kawasan, untuk meningkatkan fasilitas perdagangan, serta memastikan interoperabilitas dan penggunaan lintas negara," lanjut isi deklarasi itu.

Baca juga: ASEAN Deklarasikan Penguatan Penggunaan Mata Uang Lokal Lewat KTT

Seluruh negara ASEAN juga sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik seperti meningkatkan infrastruktur dan stasiun pengisian daya, menciptakan lingkungan usaha dan iklim investasi buat menarik investor termasuk kepemilikan usaha publik atau swasta.

Kemudian mengoptimalkan produksi dan bahan baku yang berkelanjutan supaya bisa meningkatkan nilai produksi rantai pasok kendaraan listrik di kawasan.

Selain itu, seluruh negara anggota ASEAN juga sepakat mendorong keterlibatan usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam ekosistem industri kendaraan listrik.

Seluruh negara anggota ASEAN juga sepakat bekerja sama untuk melakukan riset dan pengembangan sumber daya manusia, mendukung kesempatan pembukaan penanaman modal dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Lalu bertanggung jawab atas pengelolaan dampak terhadap lingkungan, memperkuat ketahanan energi di kawasan, mendukung penggunaan energi terbarukan dalam sektor perpindahan penduduk.

Baca juga: Hari Kedua KTT di NTT, Pemimpin ASEAN Kenakan Tenun Songke Asli Manggarai

Kemudian negara-negara ASEAN sepakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak secara bertahap, dan beralih kepada kendaraan tanpa emisi dan berbasis tenaga listrik.

Selain itu anggota ASEAN sepakat untuk mendukung agenda perekonomian untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan berbasis listrik di kawasan.

Deklarasi itu diteken oleh seluruh negara anggota ASEAN yang hadir dalam KTT, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Baca juga: Terhipnotisnya Kepala Negara Peserta KTT ASEAN dengan Pesona Alam Labuan Bajo: Romantis dan Spektakuler

Meski tidak diundang dalam KTT ASEAN, Myanmar tetap dicantumkan dalam dokumen deklarasi itu.

Sedangkan Timor Leste belum dimasukkan ke dalam dokumen deklarasi karena baru menjadi anggota penuh ASEAN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com