Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bacakan 3 Kesimpulan KTT Ke-42 ASEAN, dari Human Trafficking hingga Konflik Myanmar

Kompas.com - 11/05/2023, 14:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membacakan tiga kesimpulan di penghujung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang berakhir pada hari ini, Kamis (11/5/2023).

Ketiga kesimpulan itu dibacakannya dalam sesi konferensi pers bersama media di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Poin pertama kesimpulan perihat pentingnya para pemimpin negara-negara ASEAN untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.

"Adapun beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah, yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders," ujar Jokowi dilansir siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis siang.

"Termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia (human trafficking). Dan saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya," lanjutnya.

Baca juga: ASEAN Deklarasikan Penguatan Penggunaan Mata Uang Lokal Lewat KTT

Kesimpulan kedua yakni perihal konflik bersenjata di Myanmar yang tak kunjung berakhir.

Jokowi menegaskan bahwa pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi.

Selain itu, five point concensus atau lima poin kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati oleh pemimpin ASEAN diharapkan mampu diimplementasikan lewat pendekatan inklusif oleh semua negara ASEAN.

"Karena (dalam hal ini) kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan," tegas Jokowi.

Jokowi menuturkan, Indonesia siap berbicara dengan siapa pun, termasuk dengan junta militer Myanmar dan seluruh stakeholder negara tersebut untuk kepentingan kemanusiaan.

"Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan," tegas Jokowi lagi.

"Sehingga saya tadi menyampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN," lanjutnya.

Jokowi juga meyakini bahwa tidak ada satu pun negara ASEAN yang menginginkan perpecahan tersebut.

Baca juga: Hari Kedua KTT di NTT, Pemimpin ASEAN Kenakan Tenun Songke Asli Manggarai

Oleh kerana itu, Jokowi mengingatkan agar tidak ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar.

"Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi," tutur Jokowi.

Sedangkan, kesimpulan yang ketiga terkait penguatan kerjasama ekonomi .

Terkait itu, Jokowi menyebut ASEAN telah bersepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, sehingga dalam hal tersebut hilirisasi industri menjadi kunci.

"Selain itu implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat," kata Jokowi.

"Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com