Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil 6 Ketum Parpol ke Istana, Jokowi: Saya Bukan "Cawe-cawe"

Kompas.com - 04/05/2023, 18:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal anggapan bahwa dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam persoalan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu terkait pertemuan antara dirinya dengan enam orang ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023).

"Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Jokowi kemudian menegaskan lagi bahwa urusan calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 sepenuhnya urusan parpol atau gabungan parpol.

Baca juga: Tinjau Pasar Tanah Abang, Jokowi Sapa Pedagang hingga Beli Baju Koko

"Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi, kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan tidak ada konstitusi yang dilanggar dari peristiwa mengundang ketum parpol ke Istana.

Oleh karenanya, Jokowi meminta publik mengerti bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan politikus.

"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," ujarnya.

Baca juga: Menteri Sibuk Urus Pemilu-Pilpres, Program Jokowi Dikhawatirkan Tak Tuntas

Diketahui, pada Selasa malam, Presiden Jokowi memanggil enam ketum parpol ke Istana Merdeka.

Enam pimpinan partai politik yang hadir adalah Ketum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Prabowo yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, salah satu arahan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada para ketum partai adalah terkait dinamika politik.

Menurutnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar para ketum partai kompak dan selalu rukun.

"Ya kan sudah diberitahu bahwa kami diingatkan oleh Pak Jokowi, bangsa kita dalam posisi yang menentukan, kita sekarang dalam posisi yang sangat memungkinkan.Kalau kita pandai mengelola, kalau kita rukun, kalau pemimpin-pemimpinnya kompak kita bisa menjadi negara yang sangat maju, negara makmur," kata Prabowo dikutip dari TribunJogja.com.

Selain itu, Presiden Jokowi disebut mengingatkan agar pemilu mendatang digelar dengan sejuk dan gembira.

Prabowo juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin agar semua ketum partai mendukung siapa pun yang nantinya dipilih rakyat pada pilpres 2024.

Baca juga: [HOAKS] Jokowi dan Megawati Restui Pasangan Ganjar-Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com