Menteri Sibuk Urus Pemilu-Pilpres, Program Jokowi Dikhawatirkan Tak Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diragukan bisa menuntaskan seluruh program kerjanya hingga akhir masa jabatannya pada Oktober 2024 lantaran sejumlah menterinya di Kabinet Indonesia Maju yang juga merangkap petinggi partai politik disibukkan dengan persiapan dan konsolidasi menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Bahkan salah satu menterinya, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra, diusung menjadi salah satu bakal calon presiden.

Keraguan itu disampaikan oleh Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian. Menurut Pipin, seharusnya sejak awal Presiden Jokowi menegaskan aturannya dan mendesak supaya para menterinya tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan partai.

"Kami memahami kalau mengurus rakyat itu harus fokus, karena persoalannya sangat besar jadi kerjanya ini bukan remeh-temeh," kata Pipin, dikutip dari program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (3/5/2023).

Baca juga: PPP Akan Temui Jokowi di Istana, Serahkan Hasil Rapimnas yang Putuskan Mengusung Ganjar

Pipin menilai saat ini sejumlah menteri di kabinet yang juga merangkap sebagai ketua umum partai politik terlihat lebih sibuk melakukan konsolidasi dan menggalang dukungan menjelang Pemilu dan Pilpres.

Maka dari itu, Pipin menilai wajar jika masyarakat beranggapan para menteri Jokowi tidak mengutamakan tugasnya di kabinet menjelang Pemilu dan Pilpres.

Padahal, menurut Pipin, tugas menteri sebagai pembantu presiden adalah bekerja untuk menyelesaikan persoalan dan menjalankan program yang dicanangkan dan bukan sibuk berkutat membahas mengenai capres pada Pilpres 2024.

Baca juga: Prabowo Sebut Jokowi Ingin Pilpres 2024 Berlangsung Sejuk dan Gembira

Menurut Pipin, sebaiknya para menteri melepaskan jabatan struktural di partai politik dan membiarkan urusan capres dan cawapres diserahkan kepada masing-masing pengurus partai.

"Ini harus ada perbaikan konsistensi antara ucapan, perbuatan dan kebijakan harus selaras. Kalau sejak awal sudah tegas tidak ada rangkap jabatan, tidak ada seperti ini," ujar Pipin.

"Ke depan harus diperbaiki kalau mau jadi menteri lepas ketua umum partainya, biar yang bicara capres ini para ketum partai. Menterinya bekerja untuk rakyat," sambung Pipin.

Sebelumnya diberitakan, enam pimpinan partai politik pendukung pemerintah diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam.

Baca juga: Jokowi Bahas Persiapan Mekanisme Pasar Karbon Indonesia dengan Sejumlah Menteri

Sebanyak tiga dari enam pimpinan partai yang dipanggil ada yang merangkap jabatan sebagai menteri.

Mereka adalah Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, dan Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan.