Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Hakim Tolak Permohonan Pemindahan Penahanan Lukas Enembe

Kompas.com - 19/04/2023, 06:33 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim menolak permohonan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe untuk dipindahkan dari Rumah Tahanan (rutan) KPK ke rumah atau rumah sakit atau penahanan kota.

Kepala Bagian (Kabag) Litigasi dan Perlindungan Saksi Koordinator Tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan alasan yang jelas untuk mengabulkan permohonan pemindahan penahanan tersebut.

"Dan juga berkenaan dengan permohonan untuk dialihkan penahanan itupun juga kami tolak karena memang tidak ada alasan untuk kemudian melakukan permohonan kepada hakim," kata Iskandar saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2023).

Lebih lanjut, Iskandar mengatakan, meski keadaan Lukas Enembe sedang tidak sehat, tetapi Gubernur nonaktif Papua tersebut dipastikan selalu mendapatkan pelayanan kesehatan dari ahlinya.

Baca juga: KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Lukas Enembe Sudah Sesuai Hukum

"Dalam konteks keadaan seseorang sakit atau tidak sakit, layak atau tidak layak untuk dilakukan suatu tindakan, itu kita mengacu pada ketentuan ahli, dalam hal ini adalah dokter," ujar Iskandar.

Sejak awal proses penangkapan, Iskandar mengungkapkan, pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe sudah melalui dua tahap.

Pertama, saat transit di Manado dalam perjalanan menuju Jakarta untuk diperiksa tim KPK, pihaknya telah meminta keterangan kesehatan dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Manado.

"Kita minta ahli dari Poltekkes Manado untuk melakukan pemeriksaan apakah yang bersangkutan bisa melanjutkan perjalanan. Dan dinyatakan bisa dilakukan perjalanan, sehingga proses berjalan di Jakarta," katanya.

Baca juga: KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Penyuap Lukas Enembe

Selanjutnya, KPK merujuk Lukas Enembe ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto untuk memastikan kembali bahwa politikus Partai Demokrat itu bisa melakukan proses pemeriksaan selanjutnya oleh KPK.

Pihak RSPAD lantas mengecek kesehatan Lukas Enembe secara menyeluruh, tidak hanya memeriksa penyakit yang sedang diidapnya saja.

"Itu tadi disebutkan di situ (pokok perkara persidangan) ada dokter bermacam-macam, dokter jiwa, dokter jantung, dokter ginjal, dokter kanker, dan sebagainya," ujar Iskandar.

Namun, Iskandar mengatakan, memang sebelumnya sempat dilakukan penahanan Lukas Enembe sebagai prosedur formal usai ditangkap.

Baca juga: Di Sidang Praperadilan, Lukas Enembe Minta Penahanannya Dipindah ke Rumah

Akan tetapi, pihaknya lantas mendapat jawaban dari dokter RSPAD agar Lukas melakukan rawat inap untuk bisa melanjutkan pemeriksaan oleh KPK.

"Dokter menyatakan kesimpulannya to be interviewed. Jadi artinya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan bisa dilakukan penahanan di rumah tahanan," kata Iskandar.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona meminta hakim mengabulkan permohonan agar kliennya dipindahkan dari rutan KPK ke rumah atau rumah sakit atau penahanan kota.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com