Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Tantangan Pembentukan Koalisi Besar, PAN: Agak Sulit Tentukan Capres-Cawapres

Kompas.com - 19/04/2023, 06:14 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengungkapkan tantangan pembentukan koalisi besar.

Menurutnya, pekerjaan rumah lima partai politik (parpol) yang tengah melakukan penjajakan adalah penentuan figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Karena semua (tokoh) berpotensi dan dimandatkan oleh partainya untuk muncul sebagai kandidat,” ujar Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Ia mengatakan, saat ini PAN menjagokan Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Zulkifli Hasan.

Baca juga: Nasdem Sebut KPP Siap Hadapi Koalisi Besar yang Masih di Awang-awang

Kemudian, Partai Golkar ingin mendorong agar Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi capres. Begitu pun Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ingin mengajukan Muhaimin Iskandar.

“Jadi nama-nama yang ini perlu disinergikan. Sehingga perlu ada kesepakatan bulat untuk sama-sama dituangkan dalam surat keputusan yang akan didaftarkan ke KPU,” katanya.

Terlebih, Yandri mengatakan, penjajakan koalisi besar bisa bertambah dengan bergabungnya PDI-P.

Menurutnya, situasi politik saat ini masih cair. Sehingga koalisi antar parpol sangat mungkin berubah jelang pendaftaran capres-cawapres ke KPU.

“Ya kan sebelum didaftarkan ke KPU, semua bisa terjadi,” ujarnya.

Baca juga: Cak Imin Sebut 5 Parpol dari KKIR dan KIB Sempat Bertemu Matangkan Koalisi Besar

Diketahui, PDI-P menyatakan baru akan melakukan penjajakan koalisi besar pasca mengumumkan capresnya.

Sebenarnya, saat ini sudah terbentuk tiga koalisi parpol untuk menghadapi Pemilu 2024.

Ketiganya adalah KIB yang berisi PAN, Golkar dan PPP; Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang berisi Gerindra dan PKB; serta Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang beranggotakan Nasdem, PKS, serta Demokrat.

Namun, KIB dan KIR membuka peluang untuk melebur pasca pertemuan silaturahmi di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Baca juga: Soal Wacana Koalisi Besar, Sekjen PDI-P: Pada Akhirnya Ditentukan Figur yang Bakal Ditetapkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com