Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Kebijakan Nasional Tak Selesaikan Masalah Struktural di Papua

Kompas.com - 15/04/2023, 03:54 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Tioria Pretty mengatakan, kebijakan nasional tidak menyelesaikan masalah struktural di Papua.

Hal itu disampaikannya dalam membacakan kesimpulan hasil riset buku "Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan," yang dikeluarkan Kontras.

"Kesimpulan dalam riset ini ada tiga. Pertama, kebijakan nasional di Papua tidak menyelesaikan masalah struktural di Papua," ujar Pretty dalam diskusi virtual tersebut, Jumat (14/4/2023).

Menurut Pretty, berbagai kebijakan justru makin menegaskan kentalnya kepentingan pusat, bukan kepentingan Papua.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Selalu Menolak Usul Dialog Damai dengan KKB Papua

Terlebih, agenda tersebut terkesan sangat dipaksakan walaupun mendapatkan banyak penolakan. Hal itu tercermin dalam gelombang yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP), bukan hanya di Papua saja.

"Kebijakan pemerintah pusat justru memiliki kecenderungan diarahkan pada akselerasi agenda, khususnya eksploitasi sumber daya alam dan dalih stabilitas keamanan," kata Pretty.

Selain itu, menurutnya, pola pengambilan kebijakan yang ada selama ini akhirnya berbuah pada kesan sentralistik, elitis, teknokratis, dan birokratis.

"Proyek-proyek dengan label NKRI harga mati dan pembangunan untuk kesejahteraan, dipaksakan pemerintah pusat walaupun tak berimplikasi signifikan pada penyelesaian konflik di Papua," ujar Pretty.

Oleh karena itu, Kontras mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama DPR RI harus mengganti pola pengambilan keputusan di Papua, terlebih yang bersifat stragetis.

"Pola-pola buruk seperti halnya pemaksaan kebijakan, merasa paling tahu, tergesa-gesa, dan serampangan harus dihentikan. Pemerintah harus memperbaiki penyelenggaran kebijakan secara tulus, terbuka, transparan, dan akuntabel," kata Pretty.

Baca juga: Amnesty International: Penangkapan 76 Aktivis Papua Bukti Penegak Hukum Belum Hargai Aktivisme Damai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com