Pemerintah Dinilai Selalu Menolak Usul Dialog Damai dengan KKB Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Divisi Riset dan Mobilisasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Rozy Brilian mengatakan, pemerintah Indonesia selalu menolak melakukan dialog dengan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) Papua.

Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi publik bertajuk "Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan" secara daring, Jumat (14/4/2023).

"Pemerintah selalu menolak untuk melakukan dialog dengan kelompok bersenjata yang oleh pemerintah disebut KKB walau dorongan terhadap dialog sering didorong oleh berbagai pihak," ujar Rozy.

Padahal, menurutnya, model dialog dengan kelompok bersenjata pernah dilakukan pemerintah Indonesia dan berhasil.

Baca juga: Ogah Serbu KKB untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Panglima TNI: Nanti Korbannya Masyarakat

Rozy mengambil contoh dialog damai yang dilakukan di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dialog tersebut kemudian berujung pada perundingan yang menghasilkan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan GAM di Helsinki," ujar Rozy.

Menurutnya, pemerintah saat ini seharusnya belajar dari peristiwa sebelumnya yang bisa membuat dialog dengan kelompok-kelompok bersenjata.

Selain itu, kata Rozy, Indonesia bisa belajar dari Filipina yang berhasil "menjinakkan" kelompok separatis dengan cara dialog.

"Belajar dari pengalaman lain di kawasan Asia Tenggara, dialog antara pemerintah dengan kelompok bersenjata pro kemerdekaan juga pernah dilakukan oleh pemerintah Filipina dengan kelompok pro kemerdekaan Moro Islamic Liberation Front," katanya.

Baca juga: Dampak Teror KKB di Nduga, 52 Warga Distrik Koroptak Mengungsi ke Kenyam