Amnesty International: Penangkapan 76 Aktivis Papua Bukti Penegak Hukum Belum Hargai Aktivisme Damai

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, penangkapan 76 aktivis Papua hari ini, Senin (10/4/2023), menjadi bukti penegak hukum belum menghargai aktivisme damai.

Usman mengatakan, penangkapan tersebut menjadi cerminan wajah aparat keamanan di Papua yang sewenang-wenang menangkap orang hanya karena selebaran ajakan aksi.

"Penangkapan massal ini membuktikan aparat keamanan dan penegak hukum belum menghargai aktivisme damai orang Papua. Padahal, mestinya mereka menyediakan ruang untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi warga," ujar Usman dalam keterangan tertulis, Senin.

Usman mengungkapkan, semestinya aparat keamanan tidak turut campur mengekang kebebasan berpendapat puluhan aktivis tersebut.

Baca juga: Amnesty International Desak Polisi Bebaskan 76 Aktivis Papua yang Ditangkap karena Selebaran

Namun, menurut Usman, aparat keamanan dan penegak hukum justru merepresi para aktivis, menangkap mereka yang bersuara.

"Apa yang dialami puluhan aktivis ini adalah penangkapan sewenang-wenang yang berulang dan harus segera diakhiri," katanya.

Usman Hamid juga menyebut penangkapan puluhan aktivis Papua sebagai pembungkaman di tanah Papua.

"Sekarang, hampir tiap minggu kita menyaksikan pembungkaman ekspresi damai di Papua. Ini mengkhawatirkan. Ruang gerak dan ekspresi damai saudara-saudara kita di Papua makin dibatasi," ujar Usman.

Baca juga: Penyuap Lukas Enembe Dapat 12 Proyek Bernilai Rp 110 Miliar dari APBD Papua

Peristiwa penangkapan puluhan aktivis itu terjadi hari ini, 10 April 2023.

Informasi yang diterima Amnesty International, ada 76 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditangkap aparat kepolisian di Jayapura.

Ada 15 orang dibawa ke Polsek Abepura; 45 lainnya ke Polsek Heram; dan 16 sisanya di Polres Jayapura.

Puluhan aktivis ini ditangkap saat membagikan selebaran ajakan menggelar mimbar bebas menuntut pembebasan Victor Yeimo yang merupakan juru bicara KNPB.

Victor kini diadili di Pengadilan Negeri Jayapura dengan tuduhan makar. Sidang Victor ini akan berlangsung pada Selasa, 11 April 2023.

Baca juga: PPP Papua Barat Sebut Bacaleg Orang Asli Papua Capai 30 Persen