Pengamat Sebut Komunikasi KIB-KIR dengan PDI-P Jadi Kunci Jumlah Koalisi di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, komunikasi partai-partai dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dengan PDI-P menjadi kunci jumlah koalisi yang terbentuk dalam Pemilu 2024.

Diketahui, KIB merupakan gabungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara koalisi KIR bentukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Cecep mengatakan, koalisi bisa terbentuk menjadi dua, yakni relasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan antitesa Jokowi.

“Kalau itu yang terjadi, KIR dan KIB membangunan koalisi besar lagi dengan PDI-P,” kata Cecep saat dihubungi, Selasa (4/3/2023).

Baca juga: Koalisi Besar Dinilai Sulit Terbentuk karena Terganjal Penentuan Capres-Cawapres

Kemudian, gabungan koalisi itu akan melawan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bentukan Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies Baswedan.

Namun, menurutnya, koalisi itu bisa saja terbentuk jika partai dalam KIB-KIR bisa membangun komunikasi yang bagus dengan PDI-P.

“Apakah terbangun komunikasi lima partai ini dengan PDI-P? Relasi Jokowi dengan PDI-P menjadi variabel penting saya kira,” ujar Cecep.

Baca juga: Soal Kemungkinan PDI-P Gabung Koalisi Besar, Airlangga: Makin Bagus

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi, koalisi yang terbentuk nantinya bisa menjadi empat koalisi.

“PPP juga harus dihitung. Bukan tidak mungkin, PPP akan bergeser ke PDI-P. Karena selain PPP harus membayar utang budi setelah diselamatkan dalam Pemilu 2019 lalu, kini PDI-P juga membutuhkan penguatan dari elemen Islam dalam gerbong koalisinya,” kata Umam dalam keterangannya, Selasa.

Umam mengatakan, besar kemungkinan partai-partai pemerintah akan mengalami diaspora dan perpecahan.

“Misalnya, PDI-P bisa bersatu dengan PPP. Lalu, Gerindra dengan PAN sebagaimana di Pilpres 2014 lalu. Kemudian, Golkar dengan PKB. Semua skema itu bisa memenuhi Presidential Threshold 20 persen,” ujar Umam.

Baca juga: Koalisi Besar Diprediksi Bakal Mentok Sepakati Cawapres