Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Besar Diprediksi Bakal Mentok Sepakati Cawapres

Kompas.com - 04/04/2023, 18:40 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) sulit gabung membentuk koalisi baru.

Adapun KIB merupakan gabungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara KIR bentukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Umam mengatakan bahwa koalisi besar itu akan kerepotan dalam menentukan komposisi capres-cawapres.

“Memang mayoritas partai-partai di koalisi besar memiliki spirit keberlanjutan. Namun, ketika masuk di ranah penentuan capres-cawapres, potensi faksionalisme tampak menganga. Koalisi besar tampak kerepotan dalam menentukan komposisi capres-cawapres,” ujar Umam ketika dihubungi, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Buka Peluang Gabung Koalisi Besar, PDI-P: Sejak Awal Memang Akan Gotong Royong dengan Kekuatan Lain

Umam mencontohkan pernyataan sikap PKB yang menegaskan koalisi besar akan terwujud jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menjadi capres.

“Padahal, semua tahu bahwa yang dimaksud Presiden Jokow Widodo sebagai capresnya koalisi besar adalah Prabowo Subianto,” kata Umam.

Dia memprediksi, mencermati intensitas manuver elite Gerindra, tampak jelas gelagat Gerindra lebih memilih Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa menjadi cawapresnya Prabowo, bukan Cak Imin.

Baca juga: Punya Kepentingan Politik Sama, KIB-KIR Dinilai Sangat Mungkin Bentuk Koalisi Besar

Lebih lanjut, Umam mengatakan, koalisi besar juga akan terbentur pertarungan sengit dalam menentukan cawapres.

Setidaknya, ada tiga gerbong besar yang siap mengantri menjadi cawapres.

Tiga gerbong itu antara lain gerbong Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, gerbong Cak Imin, dan gerbong politik PAN yang besar kemungkinan akan mengangkat Erick Thohir.

“Dengan demikian, koalisi besar rasanya agak sulit terwujud. Kecuali jika PDI-P sendiri mau tunduk dan menurunkan marwah atau harga dirinya dengan menyerahkan “Golden Ticket” yang mereka miliki kepada arus koalisi besar, sehingga menambah kepercayaan diri dan peluang menang yang lebih besar,” kata Umam.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa KIB dan KIR berpeluang untuk gabung. Prabowo merasa KIB dan KIR satu frekuensi.

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” ujar Prabowo usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR.

Baca juga: Menguatnya Sinyal Pembentukan Koalisi Besar di Tengah Ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh

Yang jelas, ketua umum partai dalam KIB dan KIR akan berkomunikasi lebih intens lagi.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi kepada awak media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com