Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/03/2023, 17:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menolak kehadiran tim sepak bola nasional Israel dalam ajang Piala Dunia U20 2023 dinilai seperti menikam Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari belakang.

Sebab Indonesia yang sebelumnya sempat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, yang kemudian akhirnya dicopot oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sangat berharap bisa menggelar kompetisi itu sebagai ajang uji coba bagi timnas U20 dan mensukseskan gelaran yang tertunda sejak 2021.

"Sikap PDI Perjuangan dan penolakan 2 gubernur terhadap kehadiran Israel hingga kemudian berujung pada pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA ibarat menusuk Presiden dari belakang," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (31/3/2023).

Menurut Bawono, baik Ganjar maupun Koster yang merupakan kader PDI-P justru memilih bersikap bertentangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Akan Bertemu Skuad Timnas U-20 dalam Waktu Dekat

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat perayaan HUT ke-50 PDI P di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/01/2023).KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat perayaan HUT ke-50 PDI P di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/01/2023).
Bawono menilai sikap PDI-P serta Ganjar dan Koster turut andil dalam merusak citra Indonesia dan Jokowi di dunia sepak bola.

"Ironis karena sikap PDI Perjuangan dan kedua gubernur terdebut telah berkontribusi dalam mencoreng citra baik Presiden di dunia internasional," ucap Bawono.

Bawono juga menilai sikap Ganjar serta Koster dan PDI-P bakal merembet ke urusan politik.

Padahal elektabilitas Ganjar dalam beberapa hasil jajak pendapat lembaga survei berada di posisi teratas sebagai bakal calon presiden 2024.

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, AHY: Itu Uang Rakyat!

"Dalam jangka pendek mungkin saja elektabilitas PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo akan melorot pasca Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia," ucap Bawono.

Diberitakan sebelumnya, FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang sedianya digelar pada Mei 2023.

Pencopotan Indonesia dilakukan diduga karena polemik penolakan kehadiran tim sepak bola nasional Israel yang lolos sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20 2023.

Sejumlah politikus PDI-P juga menyuarakan penolakan terhadap kehadiran timnas Israel dengan beragam alasan. Mulai dari garis politik luar negeri Indonesia yang tidak mengakui Israel hingga amanat antipenjajahan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Presiden FIFA Kirim Surat Khusus ke Jokowi Usai Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Keputusan itu diambil setelah Presiden FIFA Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir.

Dalam pernyataan resminya, FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

FIFA juga menyatakan bahwa PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini.

"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023," tulis pernyataan FIFA pada Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah U-20, Jokowi Perintahkan Erick Thohir Lakukan Dua Hal

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya," kata FIFA lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
TPPO Marak Terjadi, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

TPPO Marak Terjadi, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

Nasional
Sandi Ungkap Dirinya Tetap Bersahabat Sangat Baik dengan Anies

Sandi Ungkap Dirinya Tetap Bersahabat Sangat Baik dengan Anies

Nasional
Soal Isu Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ketua Komisi III: Hoaks

Soal Isu Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ketua Komisi III: Hoaks

Nasional
Kisah Hidup Kakek Buyut Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al Bantani Akan Diangkat Jadi Film

Kisah Hidup Kakek Buyut Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al Bantani Akan Diangkat Jadi Film

Nasional
LP3HI Bakal Kembali Gugat Bareskrim jika Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Ditindaklanjuti

LP3HI Bakal Kembali Gugat Bareskrim jika Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Cegah Narkotika Zombi Masuk Indonesia, Gus Imin Minta Pemerintah Ambil Tindakan Ekstrem

Cegah Narkotika Zombi Masuk Indonesia, Gus Imin Minta Pemerintah Ambil Tindakan Ekstrem

Nasional
Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Dirut Jasindo Dituntut 7 Tahun Penjara

Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Dirut Jasindo Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Majelis Hakim MK Segera Rapat Tentukan Putusan Sistem Pemilu

Majelis Hakim MK Segera Rapat Tentukan Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Melejitnya Elektabilitas Prabowo dan Perubahan Citra Militer menjadi Humanis

Melejitnya Elektabilitas Prabowo dan Perubahan Citra Militer menjadi Humanis

Nasional
BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

Nasional
Ingin Deklarasi Cawapres Anies Juni, Demokrat: Kita Bertarung Melawan 'Status Quo'

Ingin Deklarasi Cawapres Anies Juni, Demokrat: Kita Bertarung Melawan "Status Quo"

Nasional
MK Diminta Pertimbangkan Konteks Politik Terkini dalam Putuskan Sistem Pemilu

MK Diminta Pertimbangkan Konteks Politik Terkini dalam Putuskan Sistem Pemilu

Nasional
Dirut Jasa Raharja Sebut Kolaborasi Tanpa Batas Jadi Kunci Peningkatan Kinerja Berkelanjutan

Dirut Jasa Raharja Sebut Kolaborasi Tanpa Batas Jadi Kunci Peningkatan Kinerja Berkelanjutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com