Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/03/2023, 15:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Jumat (31/3/2023) siang.

Menurut Erick, pertemuan itu untuk melaporkan hasil pembicaraan antara dirinya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha yang membahas status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

"Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detil daripada hasil meeting Presiden FIFA, dengan saya di Doha kemarin," ujar Erick usai pertemuan.

Baca juga: Ganjar dan Koster Dirujak Netizen, Sekjen PDI-P: Ujian agar Pemimpin Kokoh Berprinsip

Selain itu, Erick juga menyampaikan surat dari Presiden FIFA untuk Presiden Jokowi.

"Yang saya langsung berikan ke Pak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut Bapak Presiden langsung menginstruksikan saya dua hal," ungkapnya.

Pertama, Presiden Jokowi meminta PSSI untuk membuat peta biru (blueprint) transformasi sepak bola Indonesia.

Blueprint itu, menurut Erick, sama dengan yang sudah disampaikan Presiden Jokowi saat dirinya baru saja menjadi Ketua Umum PSSI

Baca juga: Ganjar Blunder soal Timnas Israel di Piala Dunia U20, Dukungan Jokowi Beralih?

"Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA," tegasnya.

"Yang kedua, Bapak Presiden juga langsung menginstruksikan kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan kepada FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA," ungkap Erick.

Dia menuturkan, FIFA memiliki anggota sebanyak 2016 negara.

Erick pun menangkap maksud Presiden Jokowi agar sepak bola Indonesia tidak terkucilkan.

"Bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia. Karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar- terjadi," ungkap Menko Perekonomian itu.

Baca juga: Indonesia Batal Gelar Piala Dunia U-20, Jokowi: Jangan Habiskan Energi untuk Saling Menyalahkan

Erick pun berjanji akan bekerja keras untuk kembali berunding dengan FIFA. Tujuannya agar dapat menghindari sanksi yang bisa terjadi.

Menurutnya, dari pihak FIFA tentu mengharapkan pemberian sanksi.

"Tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi utk indonesia," ungkap Erick.

"Oleh karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA council yang terjadi beberapa hari ke depan. Sekarang saya bersiap kembali bertemu FIFA," tambahnya.

Diberitakan, dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menyusul keputusan FIFA yang resmi resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah. Indonesia pun terancam terkena sanksi.

FIFA membuat keputusan tersebut setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

“Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, FIFA memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah,” demikian dukutip dari pernyataan resmi FIFA pada Rabu malam.

FIFA mengungkapkan bahwa pihaknya bakal segera mengumumkan pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

Dalam pernyataannya, FIFA menjelaskan bahwa Indonesia bakal menerima ancaman sanksi imbas dari penghapusan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

“Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah,” kata pernyataan FIFA.

“Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya,” lanjut pernyataan FIFA.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Nasional
MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Nasional
Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Nasional
Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Nasional
Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Nasional
KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com