Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Bayangkan kalau Pejabat Buka Puasa Bersama, "Upload" Makanan Mewah padahal Rakyat Susah

Kompas.com - 30/03/2023, 09:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegaskan, pejabat tidak boleh mengadakan acara buka puasa bersama sesama pejabat.

Tito meminta para pejabat, khususnya kepala daerah, untuk mengingat bahwa di luar sana masih banyak masyarakat yang kesulitan secara ekonomi.

"Saya sampaikan kepada teman-teman kepala daerah khusus buka puasa bersama, buka puasa bersama yang yang dilarang itu adalah kalau dilakukan oleh pejabat dengan pejabat yang lain, ASN-nya," ujar Tito saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

"Kenapa? Nanti bayangkan, nanti ada yang upload lagi makan, makan mewah, banyak, berlimpah. Sementara di sisi lain masyarakat kita masih ada yang susah, itu juga bisa jadi masalah," kata dia.

Baca juga: Jokowi Larang Pejabat dan ASN Gelar Buka Puasa Bersama, Wali Kota Depok: Kami Belum Terima Suratnya...

Maka dari itu, Tito melarang para pejabat dan ASN di daerah melakukan acara buka puasa bersama sesama pejabat.

Dia menegaskan, yang boleh dilakukan oleh para pejabat adalah buka puasa bersama masyarakat yang rentan.

"Misalnya anak yatim piatu, kemudian masyarakat yang sulit, para duafa. Bisa dengan dua cara, diundang ke pendopo misalnya. Tapi ya harus banyakan yang dhuafanya, jangan panitianya yang banyak," ujar Tito.

Kemudian, Tito mencontohkan apa yang dia lakukan pada 2015-2016. Saat itu, dia masih menjadi seorang Kapolda Metro Jaya.

Tito mengaku sering datang ke kampung kumuh ketika momen bulan puasa.

Dia mengeklaim kerap berbuka puasa bersama masyarakat di pinggir kali.

"Itu saya sering datangi kampung kumuh waktu saya kapolda di Jakarta. Ke Tanah Tinggi, pinggir kali, makan sama-sama masyarakat, buka puasa sambil bagi-bagi sembako," tutur dia.

Baca juga: Polemik Larangan Buka Bersama, Jokowi: Ini Bukan untuk Masyarakat Umum!

Untuk itu, Tito meminta para kepala daerah untuk mencontoh apa yang dia lakukan di masa lalu.

Tito yakin, masyarakat akan berterima kasih ketika seorang pejabat turun langsung ke lapangan dan memberikan bantuan.

Terlebih, kepala daerah memang memiliki anggaran untuk melaksanakan acara buka puasa bersama.

"Saya yakin pahalanya jauh lebih besar. Itu boleh. Kepala daerah ini punya anggaran buka puasa bersama. Itu dimanfaatkan buka puasa bersama dengan masyarakat yang rentan atau tidak mampu," ujar Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com