Belum Ada Rencana Cabut Larangan Buka Bersama, Mahfud: Itu SE, kalau Mau Dicabut, Sederhana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, larangan buka puasa bersama bagi pejabat ataupun aparatur sipil negara (ASN) hanya berupa surat edaran.

Menurut dia, kalaupun ada rencana untuk mencabut keputusan tersebut, prosesnya tidak akan rumit. Namun, sejauh ini, ia mengaku belum mendengar adanya rencana untuk mencabut ketentuan itu.

"Saya belum dengar ada rencana begitu. Itu kan surat edaran ya, jadi pencabutannya juga sederhana. Endak usah pakai bilang ke menteri," ujar Mahfud di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Baca juga: Soroti Larangan Buka Puasa Bersama, Said Aqil: Bentuk Over Intervensi Pemerintah

"Kalau mau dicabut, cabut. Kalau mau dijelaskan juga itu, itu kan bukan keputusan presiden. Tetapi, SE dari Sekretaris Kabinet atas arahan presiden. Ya nanti kalau mau dicabut, artinya saya tidak harus tahu juga kan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, larangan buka puasa bersama untuk pejabat dan ASN menuai pro dan kontra.

Larangan itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang diteken Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

Baca juga: Ikuti Instruksi Presiden, Pemkot Bekasi Larang ASN Buka Puasa Bersama

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.

Di dalam surat itu ada tiga poin arahan Presiden Joko Widodo mengenai buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN.

Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah agar ditiadakan.

Baca juga: Mendag: Anggaran Buka Puasa Bersama Pejabat Lebih Baik Dialihkan untuk Bantu Masyarakat

Ketiga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Dalam akhiran surat juga ditekankan agar para menteri, kepala instansi, kepala lembaga, serta kepala daerah mematuhi arahan Presiden tersebut dan meneruskan kepada semua pegawai di instansi masing-masing.