Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koster dan Ganjar Tolak Timnas Israel U-20, Ketua Komisi X: Terlambat, Harusnya sejak 2019

Kompas.com - 27/03/2023, 17:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai penolakan terhadap kontingen tim nasional sepak bola Israel untuk berlaga di Piala Dunia U-20 terlambat dilakukan.

Penolakan ini justru berdampak besar bagi perhelatan Piala Dunia ini. Salah satu dampaknya yaitu pembatalan drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA.

"Menurut saya, penolakan ini terlambat karena seharusnya penolakan ini harus disuarakan sejak awal pemerintah ikut bidding penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di tahun 2019,” kata Huda dalam keterangan kepada Kompas.com, Senin (27/3/2023).

Baca juga: Kritik Surat Gubernur Koster yang Tolak Timnas Israel, Anggota DPRD: Bali Milik Semua Orang

Menurut Huda, pembatalan ini diduga kuat akibat kencangnya penolakan keikutsertaan tim nasional Israel dalam event tersebut.

Tercatat, jelas Huda, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel.

Padahal, event final Piala Dunia U-20 sebagian besar bakal diselenggarakan di Stadion Wayan Dipta, Denpasar, Bali, dan Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Huda membeberkan, salah satu dampak besar dari pembatalan drawing adalah terancamnya Piala Dunia batal dilakukan.

Baca juga: Pemerintah Lobi FIFA soal Partisipasi Timnas Israel di Piala Dunia U20

Padahal, menurut dia, pemerintah sudah mengeluarkan dana besar untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarana Piala Dunia.

Di sisi lain, ungkap Huda, bisa saja FIFA memberikan sanksi ke Indonesia atas gagalnya pelaksanaan Piala Dunia.

"Kalau Indonesia dikucilkan dari ekosistem sepak bola internasional, bisa memberikan dampak panjang bagi pembinaan tim nasional, baik di level junior maupun senior,” nilai Huda.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang diterima Indonesia dari FIFA.

“Jika Piala Dunia U-20 benar-benar batal, maka ada potensi FIFA untuk menjatuhkan sanksi terhadap PSSI sehingga pasti berdampak pada keikutsertaan Indonesia dalam berbagai event atau forum sepak bola baik di level regional maupun internasional," ujar dia.

Baca juga: Penolakan Timnas Israel Dinilai Tak Berdasar, Pakar Singgung Ajang IPU 2022 di Bali

"PSSI dan pemerintah pun harus bergerak cepat agar hal itu tidak terjadi,” sambung Huda.

Diberitakan sebelumnya, FIFA resmi membatalkan undian atau drawing Piala Dunia U20 2023 yang sejatinya digelar di Bali, Jumat (31/3/2023).

Kabar tersebut disampaikan oleh anggota Exco dan Ketua Komite Media PSSI, Arya Sinulingga, dalam konferensi pers di GBK Arena, Minggu (26/3/2023) sore WIB.

"Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA, dalam pemberitahuan memang menyebutkan bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA," kata Arya Sinulingga.

"Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena adanya penolakan dari Gubernur Bali yang menolak tim Israel sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta," tutur Arya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com