Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/03/2023, 16:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah telah mengajukan sejumlah prasyarat kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia.

Muhadjir mengatakan, prasyarat itu disampaikan karena pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Karena itu, kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Kendati demikian, Muhadjir menegaskan bahwa sikap itu bukan berarti Indonesia menolak kehadiran Tim Nasional (Timnas) Israel dengan alasan taat kepada konstitusi.

Baca juga: Sayangkan Sikap Politikus Tolak Timnas Israel, Pengamat: Yang Ditentang Harusnya Kebijakan Zionis Israel

Menurutnya, prasyarat itu diajukan agar keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 tidak dianggap melanggar konstitusi Indonesia.

"Bukan berarti kita menolak kehadiran dia, dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA. Dia boleh asal gini, gini, gini, gitu lho," ujar Muhadjir.

Namun, Muhadjir enggan membeberkan prasyarat apa saja yang diajukan pemerintah ke FIFA.

Sebab, menurutnya, percuma setelah FIFA memutuskan menunda undian grup Piala Dunia U20 yang semestinya digelar pada Jumat (31/3/2023).

"Ya tentu saja kita menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesempatan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Baca juga: Soal Penolakan Timnas Israel U-20, Gubernur Bali: Itu Bukan Sikap Saya, tapi...

Hanya saja, Muhadjir mengaku masih optimistis Indonesia dapat menggelar Piala Dunia U20 sesuai rencana.

Ia mengatakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan terbang ke Zurich untuk melobi FIFA terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20.

"Kita masih berharap ada perubahan sikap dari FIFA dan juga kita akan mencoba untuk mengakomodasi bebagai macam penolakan dari dalam," kata Muhadjir.

Sebelumnya, sejumlah pejabat dan tokoh publik ramai-ramai menyuarakan penolakannya atas keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia.

Serangkaian penolakan ini berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang dijajah oleh Israel.

Baca juga: Soal Penolakan Israel, PSSI Sudah Berkomunikasi dengan Pemerintah Bali

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, misalnya, ikut menolak Timnas Israel berlaga di Indonesia.

Ganjar beralasan, penolakan tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini juga menjadi amanat dari Presiden pertama Indonesia Soekarno.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi, ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar, Kamis (23/3/2023).

Untuk itu, politikus PDI-P tersebut mendukung adanya terobosan agar Piala Dunia U20 tetap berjalan tanpa kehadiran Israel.

Baca juga: Empat Implikasi Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia

Senada dengan Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster juga menolak kehadiran Timnas Israel karena tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia.

"Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang Tim dari Negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali," kata Koster dalam suratnya.

"Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan Tim dari Negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali," ujarnya lagi.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai penolakan datangnya Timnas Israel untuk berlaga di Indonesia oleh sejumlah politikus patut disayangkan.

Baca juga: Polemik Israel di Laga Bola dan Olahraga, Antitesis Pelarangan Rusia

Pasalnya, hal ini menandakan seolah warga Israel atau negara yang diwakilinya oleh timnas adalah sesuatu yang haram untuk hadir di Indonesia.

Baca juga: Sayangkan Sikap Politikus Tolak Timnas Israel, Pengamat: Yang Ditentang Harusnya Kebijakan Zionis Israel

Menurutnya, yang seharusnya ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia ialah kebijakan zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina.

"Penolakan Timnas Israel oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sejumlah Kepala Daerah maupun politikus patut disayangkan. Yang ditentang seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina," kata Hikmahanto dalam siaran pers, Senin (27/3/2023).

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun telah menyatakan tidak keberatan dengan datangnya Timnas Israel.

Bahkan, pihaknya menyerahkan keputusan pada Indonesia terkait kedatangan tersebut.

Ia mengatakan, kepesertaan masing-masing negara yang ikut serta dalam event bergengsi tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah suka atau tidak suka.

"Tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut dalam event ini tidak ada keterkaitannya dengan masalah suka atau tidak suka dengan negara-negara yang ikut serta tersebut," kata Zuhair dalam konferensi pers di Kedubes Palestina, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Zuhair menyebut bahwa setiap federasi sepak bola di dunia memiliki ketentuannya masing-masing pada kompetisi yang digelarnya.

Adapun kedatangan Timnas Israel ke Indonesia merupakan bagian dari kompetisi Piala Dunia U20 yang sudah berjalan dengan berbagai aturan yang berlaku.

Baca juga: Ada Penolakan Timnas U20 Israel, BNPT: Yang Penting Tidak Memilih Jalan Kekerasan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com