Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/03/2023, 14:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, elektabilitas Partai Nasdem meningkat lebih dari 1 persen.

Pada survei Desember 2022, elektabilitas partai pimpinan Surya Paloh itu sebesar 5,1 persen. Sedangkan pada survei teranyar mencapai menjadi 6,4 persen

“Nasdem mengalami peningkatan yang sangat tajam,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei daring, Minggu (26/3/2023).

Baca juga: Nasdem Klaim Dukungan 3 Parpol untuk Anies Sudah Bulat, Minta Publik Tak Ragu

Menurut Burhanuddin, ini merupakan capaian elektabilitas tertinggi Nasdem dibanding tingkat elektoralnya menjelang Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 lalu.

“Kita bisa simpulkan kalau kita lihat data overtime, bahkan sebelum Pemilu 2019 atau Pemilu 2014, elektabilitas Nasdem 6,4 persen itu adalah tertinggi dalam sejarah persiapan Nasdem jelang pemilu,” ujarnya.

Dengan capaian demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nasdem telah mendapatkan limpahan elektoral dari manuvernya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 pada Oktober 2022 lalu. Sebab, sejak saat itu elektabilitas Nasdem terus merangkak naik.

Baca juga: Nasdem Sebut Target Penentuan Cawapres Anies Juli 2023

Sebaliknya, elektabilitas Anies tak ikut naik pasca diumumkan sebagai capres Nasdem. Tingkat elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru cenderung turun.

Pada survei Desember 2022, elektabilitas Anies sebesar 22,8 persen. Lalu turun sekitar 1 persen pada survei Februari 2023 menjadi 21,7 persen.

“Jadi kita bisa sedikit mengambil kesimpulan, Nasdem sudah mendapatkan insentif positif atas deklarasi Anies sebagai capresnya,” kata Burhanuddin.

“Tetapi Anies sendiri itu belum mendapatkan momentum pascadeklarasi. Sempat mendapatkan momentum di bulan November 2022, tetapi trennya melemah dalam beberapa bulan,” lanjutnya.

Baca juga: Nasdem Buka Pintu Lebar bagi Partai yang Ingin Perkuat Koalisi Perubahan

Selain Nasdem, sejumlah partai politik juga mengalami kenaikan elektabilitas seperti Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bersamaan dengan itu, beberapa partai mengalami penurunan tingkat elektoral, di antaranya PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Adapun pada bursa capres, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih memimpin dengan elektabilitas 30,8 persen, naik dibanding survei sebelumnya yang elektabilitasnya 29,5 persen.

Lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencatatkan elektabilitas 21,7 persen, meningkat signifikan dibanding survei sebelumnya yakni 19,5 persen.

Berikut elektabilitas 18 partai politik menjelang Pemilu 2024 menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia:

  • PDI-P: 23,5 persen
  • Partai Gerindra: 14,0 persen
  • Partai Golkar: 9,6 persen
  • Partai Demokrat: 9,1 persen
  • PKB: 8,2 persen
  • Partai Nasdem: 6,4 persen
  • PKS: 5,8 persen
  • Partai Perindo: 2,4 persen
  • PPP: 2,3 persen
  • PAN: 2,1 persen
  • PSI: 0,6 persen
  • Partai Hanura: 0,4 persen
  • Partai Ummat: 0,3 persen
  • Partai Gelora: 0,2 persen
  • PBB: 0,2 persen
  • Partai Buruh: 0,2 persen
  • PKN: 0,0 persen
  • Partai Garuda: 0,0 persen
  • Tidak jawab/tidak tahu: 14,8 persen

Baca juga: Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Sebagai informasi, Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada Februari hingga Maret 2023 dengan melibatkan 2.020 responden yang diwawancara secara tatap muka.

Dalam survei 9-16 Februari 2023, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Dengan jumlah tersebut, margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, dalam survei periode 12-8 Maret 2023, ada 800 responden yang terlibat. Margin of error pada survei ini sebesar 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun penarikan sampel dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia dilakukan menggunakan metode multistage random sampling.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com