Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/03/2023, 15:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) akan mengunjungi partai-partai politik lain, termasuk partai pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

Namun, terkait jadwal pasti kunjungan itu belum bisa disampaikan.

"Iya, kami masih menjajaki (bertemu partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan)," kata Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor kepada Kompas.com, Senin (27/3/2023).

Selain partai pengusung Anies, PBB juga bakal mengunjungi partai pengusung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu.

Baca juga: PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

Adapun partai pengusung Jokowi yang sudah dikunjungi PBB di antaranya Golkar, PPP dan PKB.

Afriansyah menyebut, selanjutnya PBB akan melakukan safari politik ke PAN, Nasdem dan Gerindra.

Namun, jadwal kunjungan itu belum bisa dipastikan. PBB disebut masih menunggu jadwal senggang dari partai-partai itu.

"Kami masih menunggu PAN, Nasdem dan Gerindra. Karena mereka waktunya masih dicocokkan. Nanti segera dikabari," jelas Afriansyah.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini menambahkan, PBB juga akan berkunjung ke PDI-P. Namun, lagi-lagi jadwal kunjungan belum dapat dipastikan.

Baca juga: PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

"PDI-P juga masih menunggu jadwal Ibu Mega (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri)," ucap Afriansyah.

Akan tetapi, Afriansyah memastikan PBB siap berkunjung kapan saja ke partai partai politik jika waktunya sudah ditentukan.

Sebagai informasi, PBB melalui Ketua Umumnya, Yusril Ihza Mahendra belakangan melakukan safari politik ke partai partai politik.

Kunjungan itu diawali dengan silaturahim ke PPP dan PKB pada pertengahan Maret.

Lalu, Yusril dan kawan-kawan berkunjung ke DPP Golkar pada Selasa (21/3/2023).

Usai mengunjungi Golkar, Yusril mengaku akan mendatangi Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan PAN.

Baca juga: Sambut Baik Kunjungan PBB Ke Parpol, Sekjen PDI-P: Ya Bagus, Beri Arah dan Kesejukan

Langkah itu merupakan bagian dari safari politik PBB mendatangi partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2024.

“Kita juga ingin sebenarnya bersilaturahmi dengan semua partai, walaupun yang pertama adalah partai-partai yang di dalam kabinet,” ujar Yusril di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

“Jadi masih ada beberapa, dengan PAN, dengan Gerindra juga, dengan Nasdem,” sambung dia.

Ia mengatakan, setelah semua parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ditemui, PBB baru menyambangi parpol oposisi.

“Sesudah itu baru nanti partai-partai lain yang di luar koalisi, PKS, dan Demokrat,” tuturnya.

Di sisi lain, Yusril mengaku siap diusung menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: PBB Berencana Lanjutkan Safari Politik ke Golkar pada Pekan Depan

Namun demikian, ia mengaku tidak ada pembicaraan spesifik yang telah dilakukan PBB dalam pertemuan dengan tiga parpol lain yakni PKB, PPP dan Partai Golkar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Nasional
MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com