Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespon larangan buka puasa bersama untuk Aparatur Sipil Negara dan pejabat pemerintahan pada Ramadhan 2023.

Ia menyebut sudah memiliki beberapa agenda buka bersama, tetapi akhirnya membatalkan seluruh acara tersebut dan memutuskan untuk buka puasa bersama isterinya.

"Dan banyak juga kan seperti saya sebenarnya sudah menyiapkan buka bersama beberapa sesi, tapi saya jadinya hanya buka bersama sama isteri," ujar Mahfud, Sabtu (25/3/2023), dikutip dari Kompas TV.

Sebelumnya, larangan bagi pejabat pemerintahan dan ASN untuk menggelar buka puasa bersama dikeluarkan dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.

Baca juga: Soal Larangan Bukber, Jusuf Kalla: Kita Bukan ASN, Jadi Bebas Saja...

Larangan tersebut sempat diprotes beberapa pihak karena dianggap melarang masyarakat untuk berbuka puasa bersama.

Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, aturan tersebut ditujukan kepada jajaran pemerintah saja, bukan kepada masyarakat umum.

"Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," kata Pramono dalam keterangan pers, Kamis (23/3/2023).

Over intervensi

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj mengkritik larangan bukber tersebut. 

Menurutnya, itu merupakan bentuk intervensi yang berlebihan oleh pemerintah dalam kehidupan beragama.

Menurut dia, larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan umat apabila dibiarkan terus terjadi.

Baca juga: Menpan-RB: Jangan Sampai Ada Kesan di Publik ASN Sibuk Jadi Panitia Bukber

“Fakta pelarangan buka puasa bersama, meskipun sudah ada penjelasan, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi," ujar Said Aqil.

"Ini adalah bentuk praktik over intervensi oleh pemerintah atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan," lanjut dia.

Menanggapi itu,Mahfud menyatakan sikap terbuka. Menurutnya, kritik adalah bagian dari demokrasi.

"Ya ndak apa-apa, terima kasih, sebagai kritik itu harus selalu ada. iIu namanya orang Islam itu selalu merasa memiliki Indonesia ini," tutup Mahfud.