Nasdem Usul Deklarasi Koalisi Perubahan Tak Dilakukan pada Ramadhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengusulkan agar deklarasi Koalisi Perubahan tidak dilakukan pada Ramadhan. Sebab, ia mengatakan, pihaknya tak ingin mengganggu kekhusyukan ibadah umat Islam.

“Ya nanti kita lihat, kita mau diskusi-diskusi lah. Kita juga tidak mau dalam situasi ramadhan mengganggu kekhusyukan bulan suci,” ujar Sugeng dihubungi Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Ia memahami bahwa tanggapan publik sangat mungkin beragam terkait deklarasi Koalisi Perubahan pada Ramadhan. Ada yang akan menyambut baik, namun tak jarang ada yang mencibir.

Baca juga: Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Sugeng pun tak mau momentum deklarasi malah memicu pandangan negatif dari masyarakat.

“Tapi ada yang mengkritik puasa-puasa kok urusan politik. Kami tidak mau mengganggu kekhusyukan itu,” ucap dia.

Di sisi lain, Sugeng meminta publik tak meragukan kesungguhan Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Pasalnya, saat ini Anies sudah mendapatkan tiket untuk melenggang ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dipastikan melalui nota kesepakatan Koalisi Perubahan yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Maka dari itu, lanjut Sugeng, meski belum diumumkan ke publik, secara legal politik, Koalisi Perubahan sudah resmi terbentuk.

“Sudah resmi terbentuk, betul sekali, Koalisi Perubahan sudah resmi terbentuk,” imbuh dia.

Diketahui Anies mengunjungi kantor DPP PKS untuk menemui Syaikhu, Rabu 22 Maret, malam.

Baca juga: Meski Belum Diumumkan, Nasdem Sebut Koalisi Perubahan Sudah Resmi Terbentuk

Dalam pertemuan itu, Syaikhu disebut telah menandatangani nota kesepakatan pembentukan Koalisi Perubahan.

Awak media sempat mendapatkan undangan deklarasi koalisi tersebut, Rabu 22 Maret malam. Akan tetapi, proses deklarasi dibatalkan mendadak.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menyatakan, tak ada persoalan berarti atas batalnya deklarasi koalisi.

Ia mengaku hal itu hanya persoalan teknis, dan tak merepresentasikan gangguan soliditas pada ketiga parpol.