Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petakan Potensi Ancaman di IKN, TNI: Penyelundupan Narkoba, Radikalisme, dan Terorisme

Kompas.com - 23/03/2023, 11:26 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli) Panglima Kodam VI/Mulawarman, Brigjen Ivancius Siagian menyebutkan, setidaknya ada tiga kejahatan yang berpotensi masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal itu diungkapkan Ivan dalam webinar "IKN dan Mitigasi Radikalisme-Terorisme" yang digelar Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia.

Tiga kejahantan itu antara lain penyelundupan narkoba, radikalisme, dan terorisme yang berpotensi masuk ke Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Utara, daerah yang berbatasan langsung dengan IKN.

"Untuk diketahui, baru saja Batalyon Infanteri 621 di perbatasan Kaltara (Kalimantan Utara) itu menangkap 24 kilogram sabu-sabu. Bisa kita bayangkan apabila sabu-sabu sejumlah itu masuk ke IKN, berapa anak muda kita yang rusak?" kata Ivan dalam webinar yang dipantau secara daring, Kamis (23/3/2023).

Baca juga: Jokowi: Saya Ajak Semuanya Berdoa dan Bekerja Keras Mewujudkan Pembangunan IKN

Ivan juga menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masuk lima besar wilayah rawan aksi radikalisme.

Sebab, dua provinsi itu berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.

"Kaltim ini masuk dalam kelompok terorisme dengan jaringan Filipina bagian selatan dan Poso, kemudian kemajemukan masyarakat dimanfaatkan untuk deception bagi kelompok-kelompok terorisme ini," ujar Ivan.

Tidak hanya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, lanjut Ivan, Provinsi Kalimantan Selatan juga rawan radikalisme dan terorisme.

Baca juga: Jokowi Ungkap Ada 20 Letter of Intent Investasi ke IKN dari Singapura

"Di Kalsel, skala masyarakat yang terpapar paham radikalisme berada di angka 55,5 poin dari rentang 0-100," ucap Ivan.

Kodam VI/Mulawarman juga memetakan "sel tidur" di ketiga provinsi tersebut.

Datanya antara lain, di Kalimantan Utara terdapat dua orang kelompok radikal, terdiri dari satu napi terorime (napiter) serta satu eks napiter.

Di Kalimantan Timur terdapat 21 orang dari kelompok radikal, terdiri dari dua napiter, 15 eks napiter, dan empat simpatisan.

Baca juga: Menpan RB: ASN Tinggal Pindah Saja ke IKN, Dikasih Rumah Dinas

Kemudian di Kalimantan Selatan, ada 19 orang dari kelompok radikal, terdiri dari tujuh napiter, satu eks napiter, dan 11 simpatisan.

"Kegiatan mereka di antaranya penguatan sel-sel baru kelompok radikal dengan penyebaran doktrin radikalisme," kata Ivan.

Lalu mereka juga memasukkan anak-anak ke pondok pesantren radikal dan juga melaksanakan amaliyah.

Kodam VI/Mulawarman, sebut Ivan, telah memiliki strategi untuk meredam potensi ancaman tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com