Salin Artikel

Petakan Potensi Ancaman di IKN, TNI: Penyelundupan Narkoba, Radikalisme, dan Terorisme

Hal itu diungkapkan Ivan dalam webinar "IKN dan Mitigasi Radikalisme-Terorisme" yang digelar Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia.

Tiga kejahantan itu antara lain penyelundupan narkoba, radikalisme, dan terorisme yang berpotensi masuk ke Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Utara, daerah yang berbatasan langsung dengan IKN.

"Untuk diketahui, baru saja Batalyon Infanteri 621 di perbatasan Kaltara (Kalimantan Utara) itu menangkap 24 kilogram sabu-sabu. Bisa kita bayangkan apabila sabu-sabu sejumlah itu masuk ke IKN, berapa anak muda kita yang rusak?" kata Ivan dalam webinar yang dipantau secara daring, Kamis (23/3/2023).

Ivan juga menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masuk lima besar wilayah rawan aksi radikalisme.

Sebab, dua provinsi itu berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.

"Kaltim ini masuk dalam kelompok terorisme dengan jaringan Filipina bagian selatan dan Poso, kemudian kemajemukan masyarakat dimanfaatkan untuk deception bagi kelompok-kelompok terorisme ini," ujar Ivan.

Tidak hanya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, lanjut Ivan, Provinsi Kalimantan Selatan juga rawan radikalisme dan terorisme.

"Di Kalsel, skala masyarakat yang terpapar paham radikalisme berada di angka 55,5 poin dari rentang 0-100," ucap Ivan.

Kodam VI/Mulawarman juga memetakan "sel tidur" di ketiga provinsi tersebut.

Datanya antara lain, di Kalimantan Utara terdapat dua orang kelompok radikal, terdiri dari satu napi terorime (napiter) serta satu eks napiter.

Di Kalimantan Timur terdapat 21 orang dari kelompok radikal, terdiri dari dua napiter, 15 eks napiter, dan empat simpatisan.

Kemudian di Kalimantan Selatan, ada 19 orang dari kelompok radikal, terdiri dari tujuh napiter, satu eks napiter, dan 11 simpatisan.

"Kegiatan mereka di antaranya penguatan sel-sel baru kelompok radikal dengan penyebaran doktrin radikalisme," kata Ivan.

Lalu mereka juga memasukkan anak-anak ke pondok pesantren radikal dan juga melaksanakan amaliyah.

Kodam VI/Mulawarman, sebut Ivan, telah memiliki strategi untuk meredam potensi ancaman tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/23/11262561/petakan-potensi-ancaman-di-ikn-tni-penyelundupan-narkoba-radikalisme-dan

Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke