Sebut Ada Menko Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Anies Singgung Luhut?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi diduga ditujukan buat Luhut Binsar Pandjaitan.

Pasalnya, awal tahun 2022 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu gencar bicara soal wacana pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Sebagaimana diketahui, desas-desus penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sempat memunculkan isu perubahan konstitusi.

Baca juga: Anies Kritik Ada Menko Terang-terangan Dukung Perubahan Konstitusi

"Saya melihatnya pernyataan Anies itu mengarah kepada LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Senin (20/3/2023).

Di Kabinet Indonesia Maju sendiri, tercatat ada empat menteri koordinator. Selain Luhut, ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Dari nama-nama tersebut, kata Ujang, Muhadjir tak pernah ikut-ikutan berkomentar perkara pemilu ditunda. Sementara, Mahfud tegas menyatakan tak ingin ada penundaan pemilu.

Adapun Airlangga memang pernah menyinggung soal isu pemilu ditunda, namun, tidak secara masif.

Baca juga: Anies Sentil Menko Jokowi yang Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Siapa Dia?

Sebaliknya, Luhut berkali-kali menyinggung kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia pernah bicara soal big data hingga kemungkinan Presiden Joko Widodo menjabat lebih lama.

"Sebenarnya seluruh rakyat Indonesia pun tahu, sudah rahasia umum, cuma mereka tidak ada yang berani menunjuk langsung nama menko itu, dan ini saya memprediksi mengarahnya ke sana, ke LBP," ucap Ujang.

Lagi pula, dari keempat menteri koordinator, Luhut dinilai punya kekuatan paling besar di internal pemerintahan. Purnawirawan jenderal itu juga merupakan sosok yang amat dekat dengan Presiden Jokowi.

Sehingga, Ujang yakin, pernyataan Anies soal menko yang bicara soal perubahan konstitusi ditujukan buat Luhut.

Ujang menambahkan, sentilan Anies tersebut sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian publik, khususnya kalangan yang kontra terhadap pemerintah.

Ini tak lepas dari upaya Anies meningkatkan elektabilitas mengingat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu telah mengantongi tiket sebagai kandidat calon presiden (capres) Pemilu 2024 yang didukung Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dengan menyinggung ada menko yang ingin mengubah konstitusi itu Anies bisa mendapatkan simpati publik karena masyarakat tidak setuju pemilu ditunda, sudah muak. Di situlah kemungkinan Anies ingin mendapatkan simpati dari publik, memperluas dukungan politik," tutur Ujang.

Baca juga: AHY Dinilai Paling Lantang Kritik Pemerintahan Jokowi, PKS dan Anies Malu-malu Kucing

Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung adanya menteri koordinator yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Namun, dia tak secara gamblang mengungkap sosok yang dimaksud.

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.

"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Megawati Temui Jokowi di Istana Merdeka, Bahas Pemilu 2024

"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuhnya.

Anies menyebut, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. Dia juga bilang bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.

“Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," tuturnya.