Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Dinilai Paling Lantang Kritik Pemerintahan Jokowi, PKS dan Anies "Malu-malu Kucing"

Kompas.com - 18/03/2023, 09:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai paling lantang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga dari kalangan oposisi, AHY disebut lebih aktif mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

“PKS yang juga partai nonpemerintah tampak tidak begitu garang dalam memainkan perannya sebagai oposisi,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Sabtu (18/3/2023).

Baca juga: Demokrat Anggap Sentilan Jokowi soal Impor Kemenhan Tak Akan Perbaiki Keadaan, kecuali...

Dengan menempatkan diri sebagai oposisi, tak heran jika Demokrat turut menggagas Koalisi Perubahan bersama PKS dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Namun, berbeda dengan Demokrat, Nasdem terkesan bermain dua kaki, bersikukuh tetap berdiri di barisan parpol pendukung Jokowi, tetapi pada saat bersamaan berencana membangun koalisi dengan oposisi.

Umam menduga, sikap Nasdem yang tidak tegas itu tak lepas dari sejumlah dinamika yang mereka hadapi pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, seperti diancam didepak dari koalisi hingga diseret politisasi hukum.

“Nasdem dan Anies Baswedan selaku penggagas Koalisi Perubahan tampaknya juga masih malu-malu kucing untuk menunjukkan karakter perubahan yang berbeda dengan pemerintah,” ujar Umam.

Baca juga: Demokrat Bantah Pidato AHY untuk Show Off Demi Dipilih Anies Sebagai Cawapres

Memang, kata Umam, sebagai oposisi, sudah selayaknya AHY dan Demokrat berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Namun, lebih dari itu, AHY dinilai ingin mencitrakan diri sebagai ikon pemimpin oposisi.

Menurut Umam, AHY hendak menegaskan garis perbedaan antara partainya dengan kekuatan pemerintah di tengah minimnya kekuatan oposisi perpolitikan nasional kini.

Oleh karenanya, berbagai kebijakan Jokowi ia kritik, bahkan AHY bandingkan dengan era kepemimpinan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Hal itu mengindikasikan bahwa AHY ingin memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi ikon pemimpin oposisi di pentas politik nasional," kata Umam.

Lebih dari itu, lanjut Umam, gencarnya kritik AHY terhadap pemerintahan Jokowi juga sangat munkin bermuatan politis. Putra sulung SBY tersebut disebut tengah berupaya meningkatkan elektoral dengan menyasar kalangan yang kontra terhadap pemerintah.

“Langkah AHY itu berpeluang mendongkrak insentif elektoral di tengah terbatasnya kekuatan politik oposisi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, dalam berbagai pidatonya, AHY kerap menyampaikan kritik ke pemerintahan Jokowi. Terbaru, Selasa (14/3/2023), pimpinan partai bintang mercy itu bicara lantang tentang utang pemerintah hingga kebijakan yang dia nilai tak berpihak pada rakyat.

Baca juga: Demokrat Klaim Tak Ada Hambatan dalam Proses Deklarasi Koalisi Perubahan

Dalam pidatonya, AHY menyebut bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan baik. Dia mencontohkan program food estate atau lumbung pangan yang belakangan digalakkan Jokowi di berbagai daerah.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com