AHY Dinilai Paling Lantang Kritik Pemerintahan Jokowi, PKS dan Anies "Malu-malu Kucing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai paling lantang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga dari kalangan oposisi, AHY disebut lebih aktif mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

“PKS yang juga partai nonpemerintah tampak tidak begitu garang dalam memainkan perannya sebagai oposisi,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Sabtu (18/3/2023).

Baca juga: Demokrat Anggap Sentilan Jokowi soal Impor Kemenhan Tak Akan Perbaiki Keadaan, kecuali...

Dengan menempatkan diri sebagai oposisi, tak heran jika Demokrat turut menggagas Koalisi Perubahan bersama PKS dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Namun, berbeda dengan Demokrat, Nasdem terkesan bermain dua kaki, bersikukuh tetap berdiri di barisan parpol pendukung Jokowi, tetapi pada saat bersamaan berencana membangun koalisi dengan oposisi.

Umam menduga, sikap Nasdem yang tidak tegas itu tak lepas dari sejumlah dinamika yang mereka hadapi pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, seperti diancam didepak dari koalisi hingga diseret politisasi hukum.

“Nasdem dan Anies Baswedan selaku penggagas Koalisi Perubahan tampaknya juga masih malu-malu kucing untuk menunjukkan karakter perubahan yang berbeda dengan pemerintah,” ujar Umam.

Baca juga: Demokrat Bantah Pidato AHY untuk Show Off Demi Dipilih Anies Sebagai Cawapres

Memang, kata Umam, sebagai oposisi, sudah selayaknya AHY dan Demokrat berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Namun, lebih dari itu, AHY dinilai ingin mencitrakan diri sebagai ikon pemimpin oposisi.

Menurut Umam, AHY hendak menegaskan garis perbedaan antara partainya dengan kekuatan pemerintah di tengah minimnya kekuatan oposisi perpolitikan nasional kini.

Oleh karenanya, berbagai kebijakan Jokowi ia kritik, bahkan AHY bandingkan dengan era kepemimpinan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Hal itu mengindikasikan bahwa AHY ingin memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi ikon pemimpin oposisi di pentas politik nasional," kata Umam.

Lebih dari itu, lanjut Umam, gencarnya kritik AHY terhadap pemerintahan Jokowi juga sangat munkin bermuatan politis. Putra sulung SBY tersebut disebut tengah berupaya meningkatkan elektoral dengan menyasar kalangan yang kontra terhadap pemerintah.

“Langkah AHY itu berpeluang mendongkrak insentif elektoral di tengah terbatasnya kekuatan politik oposisi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, dalam berbagai pidatonya, AHY kerap menyampaikan kritik ke pemerintahan Jokowi. Terbaru, Selasa (14/3/2023), pimpinan partai bintang mercy itu bicara lantang tentang utang pemerintah hingga kebijakan yang dia nilai tak berpihak pada rakyat.

Baca juga: Demokrat Klaim Tak Ada Hambatan dalam Proses Deklarasi Koalisi Perubahan

Dalam pidatonya, AHY menyebut bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan baik. Dia mencontohkan program food estate atau lumbung pangan yang belakangan digalakkan Jokowi di berbagai daerah.

"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," katanya di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan yang sama, AHY menyinggung soal utang pemerintah yang menurutnya naik tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir di era pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Serangan Balik Buntut Pidato Kritik: AHY Diminta Bicara Fakta hingga Diingatkan Utang Era SBY

"Defisit anggaran coba ditutup dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat," kata AHY.

Mantan perwira militer itu menjabarkan data Kementerian Keuangan yang menyebut utang pemerintah mencapai Rp 7.733 triliun pada awal tahun 2023. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung mencapai Rp 1.640 triliun.

Menurut AHY, utang tersebut merupakan dampak dari persoalan ekonomi Indonesia yang semakin rumit akibat keuangan negara yang tak dikelola dengan baik.