Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Sebut Anggaran untuk Gaji Pengawas Pemilu Hanya Cukup sampai Oktober

Kompas.com - 17/03/2023, 14:29 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyinggung bahwa gaji panitia pengawas pemilu (panwaslu) pada 2023 hanya cukup untuk 10 bulan, berdasarkan anggaran yang sudah dicairkan pemerintah.

Sebagai informasi, panwaslu dibentuk untuk setiap tingkatan, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, dan juga luar negeri. Mereka merupakan badan ad hoc atau direkrut sementara jelang Pemilu 2024.

Bagja menyebutkan, anggaran untuk Bawaslu pada 2023 seharusnya sekitar Rp 13 triliun. Sebanyak Rp 4 triliun diperlukan untuk kerja panwaslu.

Baca juga: Bawaslu Minta Anggaran 2023 Cair Penuh agar Tak Ada Spekulasi Pemilu Ditunda

"Gaji itu sampai bulan Oktober, sepertinya, gaji teman-teman panwas (panitia pengawas) ad hoc, kalau saya tidak salah," kata Bagja dalam Seminar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI bertajuk Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan Berparadigma Etis di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

"Karena hampir 40 persennya belum turun oleh pemerintah. Semoga saja turun," ia menambahkan.

Seandainya keadaan ini tak berubah, Bagja khawatir terhadap pengawasan pada masa kampanye yang akan berlangsung mulai 28 November 2023.

"Kalau (anggaran) tidak (turun), maka, (menjadi) isu penting. Tanggal 28 November, Bapak/Ibu yang DPRD pasti akan kampanye, tapi nanti tidak ada yang mengawasi, nanti tidak ada yang menyelenggarakan (pengawasan). Jadi bahan juga ini ke depan," ungkapnya.

Baca juga: Kesal Ketua Bawaslu Tak Hadiri Rapat, Anggota DPR: Jangan Enak-enakan ke Luar Negeri

Bagja juga mengungkit seretnya anggaran sehingga Bawaslu diklaim terhambat untuk menjalankan fungsi advokasi dan edukasi jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, fungsi ini merupakan bentuk peran Bawaslu sebagai agen sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya memilih dan memilih dengan benar.

"Advokasi dan edukasi inilah yang kami sesalkan juga anggaran tidak ada. Selain tugas pengawasan, Bawaslu juga memiliki peran dalam advokasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip etika dan penyelenggaraan pemilu," kata dia.

"Tentu teman-teman mahasiswa, ada teman mahasiswa di sini? Aksi tanpa logistik sama dengan? Anarki. Betul, tidak? Jadi kalau punya aksi tidak punya logistik masalah besar. Ini Juga akan jadi masalah bagi kami jika ada aksi tanpa logistik. Bahaya sekali. Belajar kami dari mahasiswa, maka setiap aksi harus ada penganggaran," tutup Bagja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com