Anies Sentil Menko Jokowi yang Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Siapa Dia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan menyinggung adanya menteri koordinator (menko) yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi.

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.?

"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).?

"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuhnya.

Baca juga: Anies Kritik Ada Menko Terang-terangan Dukung Perubahan Konstitusi

Anies menyinggung ini ketika bicara soal banyaknya pertanyaan yang ia terima mengenai apakah kualitas demokrasi menurun atau tidak.??

Menurut Anies, demokrasi saat ini tidak turun. Hanya saja, orang yang tak berkomitmen pada demokrasi lebih berani mengungkapkan pikirannya, termasuk menko yang menyuarakan perubahan konstitusi.??

"Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi, kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang commit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," kata dia.

??Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. ??Anies juga berkata bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.

Baca juga: Bantah Disebut Curi Start Kampanye, Anies: Ini Seperti Akselerasi

“Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Saat diwawancara selepas acara, Anies enggan mengungkapkan menteri koordinator yang ia singgung dalam pidatonya tersebut. Lantas, siapakah menko yang dimaksud Anies?

4 Menteri Koordinator

Di Kabinet Indonesia Maju sendiri, terdapat empat menteri koordinator. Mereka yakni, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Baca juga: Megawati Temui Jokowi di Istana Merdeka, Bahas Pemilu 2024

Dari keempat menko, tiga di antaranya pernah bicara soal wacana pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden pada awal tahun 2022.

Sebagaimana diketahui, untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden dibutuhkan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, konstitusi mengatur bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali dan presiden menjabat selama 5 tahun maksimal 2 periode.

1. Airlangga Hartarto

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui awak media di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi satu di antara tiga menko yang pernah menggulirkan wacana pemilu ditunda.

Dalam kunjungan kerjanya ke Siak, Riau, 24 Februari 2022, Airlangga mengeklaim bahwa dirinya menerima aspirasi petani yang ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut sampai tiga periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Airlangga mengatakan, sebagai ketua umum partai, dirinya harus siap menerima aspirasi tersebut. Kala itu dia berjanji akan mendiskusikan aspirasi ini ke partai politik lain.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain," ujarnya.

2. Luhut Binsar Pandjaitan

Dokumentasi Kemenko Marves Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Tahun 2023-2024 di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Isu penundaan Pemilu 2024 juga turut dibunyikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut saat itu bilang, banyak rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.

Dia menyebut, terdapat big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," tutur purnawirawan jenderal TNI tersebut.

Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.

Dia pun mengaku bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. Namun, seandainya tidak berjalan, itu tak akan menjadi soal.

“(Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?” kata Luhut.

3. Mahfud MD

Dok. Kemenko Polhukam Menko Polhukam Mahfud MD saat mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh, di antaranya Alwi Shihab, Fachry Ali, Asep Saifuddin, Komaruddin Hidayat, Makarim Wibisono, Lukman Hakim Saifuddin, hingga Dahlan Iskan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Saat isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan bergulir awal tahun lalu, Menko Polhukam Mahfud MD turut angkat bicara. Namun, seolah membantah pernyataan Luhut, Mahfud menyebut pemerintah tidak pernah membahas wacana itu.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Belakangan, Mahfud juga banyak bersuara soal isu pemilu ditunda. Dia menolak habis-habisan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memerintahkan penundaan tahapan pemilu yang sedang berjalan.

Baca juga: Mahfud: Penundaan Pemilu Akan Sebabkan Kekacauan Luar Biasa, Terjadi Kekosongan Kekuasaan

Merespons putusan itu, Mahfud mendukung KPU banding. Dia juga mendorong lembaga penyelenggara pemilu itu tak mengindahkan putusan PN Jakpus dan tetap melanjutkan tahapan pemilihan.

Mahfud bilang, akan terjadi kekacauan yang luar biasa jika pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

"Ada satu yang lebih berbahaya, itu akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa yang tidak terbayangkan," kata Mahfud dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (8/3/2023).

Menurut Mahfud, penundaan pemilu bakal menyebabkan kekosongan kekuasaan. Sebabnya, pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada 21 Oktober 2024.

Memang, Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa jika presiden dan wakil presiden tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, tugas kepresidenan dapat digantikan oleh Triumvirat.

Triumvirat pelaksana tugas (Plt) kepresidenan itu terdiri dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Pertahanan (Menhan).

Baca juga: Cerita Mahfud Tengah Malam Ditelepon, Megawati Marah karena Putusan PN Jakpus

Namun, kata Mahfud, pada tanggal yang sama, tak hanya kekuasaan Jokowi-Ma'ruf Amin yang selesai, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju juga akan purnatugas.

“Jika betul karena putusan pengadilan pemilu harus ditunda, pada tanggal 21 Oktober (2024) Indonesia akan kekosongan kepemimpinan nasional, karena pada saat itu Pak Jokowi dan kabinetnya sudah bubar 21 Oktober," ujarnya.

Selain itu, lanjut Mahfud, konstitusi mengatur bahwa masa jabatan presiden berlangsung 5 tahun dan maksimal menjabat 2 periode. UUD 1945 juga tegas mengamanatkan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

Oleh karenanya, untuk menunda pemilu tak bisa hanya dengan putusan pengadilan, tetapi butuh amendemen UUD 1945.

Sementara, mengubah konstitusi bukan perkara mudah dan sebentar. Dalam situasi politik saat ini, amendemen UUD 1945 berpotensi memunculkan kekacauan lainnya.

"Jadi ini harus mengubah konstitusi dan perubahan konstitusi akan menyebabkan meledaknya kotak pandora tentang konstitusi nanti yang akan dipersoalkan oleh masyarakat. San itu perlu waktu lama, sementara di masyarakat akan terjadi kekacauan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.