Dicurhati Luhut soal Penyedia Makanan Tentara Masih Satu Produsen, Jokowi: Nanti Saya Cek

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan soal curhat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai produsen penyedia makanan bagi prajurit TNI.

Menurut cerita Luhut, sejak dulu hingga saat ini penyedia makanan bagi tentara hanya satu perusahaan.

"Makanan prajurit, saya dapat cerita, dibisiki Pak Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan. 'Pak Presiden, saya sejak jadi tentara sampe pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama?'" ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Business Matching Produk Dalam Negeri yang digelar di Istora GBK, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Jokowi: Kalau Produk Dalam Negeri Sudah Masuk E-Katalog, Dibeli, Jangan Dibiarkan Saja

"Mestinya semakin banyak penyedia (makanan prajurit) akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek, bener endak," kata mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan.

Sejalan dengan hal itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk belanja produk dalam negeri.

Sebab, dengan membeli produk-produk dalam negeri otomatis pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin naik.

"Kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan. Jangan sampai ini saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, (kita) ekspor ke semua negara. Eh kita malah beli dari luar. sepatu, senjata," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Impor Pakaian Bekas Sangat Mengganggu Industri Dalam Negeri

"Kalau yang canggih-canggih silahkan. Kalau mau beli pesawat tempur karena kita memang belum bisa. Tapi, kalau senjata, peluru kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" ujarnya lagi.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah membeli produk dalam negeri yang sudah masuk dalam e-katalog.

"Saya hanya titip kalau sudah masuk barang-barang produk dalam negeri ke e-katalog, jangan dibiarkan hanya masuk saja tapi dibeli. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten semuanya tengok itu e-katalog, beli," kata Jokowi.

Baca juga: Menkominfo Johnny G Plate Diperiksa Kejagung Lagi, Jokowi: Proses Hukum Kita Hormati