Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC Terbaru: Elektabilitas PDI-P 23,4 Persen, Gerindra 14,1 Persen, PKB 10,3 Persen

Kompas.com - 20/03/2023, 10:16 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis temuan terbaru perihal elektabilitas partai politik jika Pemilu 2024 dilakukan saat ini.

Hasilnya, PDI-P tetap berada di puncak dengan elektabilitas 23,4 persen, kemudian disusul oleh Gerindra dan PKB di peringkat 2 dan 3.

Dalam survei ini, SMRC menanyakan pertanyaan kepada para responden, "jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan Bapak/Ibu pilih?"

"PDI-P mendapat dukungan paling banyak 23,4 persen. Kemudian disusul oleh Gerindra 14,1 persen, PKB 10,3 persen," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani seperti dilihat dalam akun YouTube SMRC, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ganjar-Prabowo Kuasai Suara Sebagian Pemilih jika Duet pada Pilpres 2024

Deni menjelaskan, PDI-P mengalami kenaikan suara dari Pemilu 2019 sekitar 4 persen, yakni dari 19,3 persen menjadi 23,4 persen.

Lalu, Gerindra mengalami kenaikan suara dari 12,6 persen menjadi 14,1 persen.

Sementara, PKB hanya naik tipis, dari 9,7 persen menjadi 10,3 persen.

Deni menyebut partai-partai lain selain ketiga partai di atas justru mengalami penurunan suara jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

"Sementara partai-partai lain itu kita lihat mengalami penurunan. Golkar 12,3 ke 9 persen. Nasdem 9,1 ke 7 persen. Demokrat 7,8 ke 5,9 persen. PKS juga sama tidak mengalami kemajuan," jelasnya.

"Dan partai parlemen PPP dan PAN seperti temuan kita sebelumnya, berada di zona yang belum aman untuk bisa masuk ke parlemen, karena suaranya masih di bawah 4 persen. Partai-partai non parlemen masih harus berjuang untuk bisa lolos ke parlemen," sambung Deni.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pendukung Jokowi dan Prabowo Masih Terpecah ke Banyak Capres

Berikut elektabilitas partai jika Pemilu 2024 dilakukan saat ini versi SMRC:

1. PDI-P: 23,4 persen

2. Gerindra: 14,1 persen

3. PKB: 10,3 persen

4. Golkar: 9,1 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com