Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Fokus Cari Perusahan Konsultan Pajak yang Sahamnya Dimiliki Pegawai Kemenkeu

Kompas.com - 09/03/2023, 23:11 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus mencari perusahaan konsultan pajak yang sahamnya dimiliki pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baru-baru ini, KPK mengungkap bahwa 134 pegawai Ditjen Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Sebanyak dua dari 280 perusahaan itu merupakan konsultan pajak.

“Kita fokus mana yang perusahaan konsultan (pajak). Paling bahaya itu soalnya,” ujar Pahala saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: KPK: Menteri PUPR Akan Copot 5 Orang BPJT yang Jadi Komisaris Perusahaan Tol

Pahala mengatakan, kerja-kerja pegawai Ditjen Pajak berhubungan dengan wajib pajak.

Oleh karena itu, mereka rawan terlibat korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi.

Adapun Ditjen Pajak mendapat tugas dari negara untuk memungut pajak dalam jumlah semaksimal mungkin.

Sementara itu, wajib pajak berkepentingan membayar pajak dalam jumlah kecil.

“Muncul risiko begitu dia ketemu bahwa yang ini mau sedikit banget yang ini mau banyak banget,” ucap Pahala.

Menurut Pahala, pegawai Ditjen Pajak bukan saja tidak etis memiliki perusahaan konsultan pajak.

Mereka bisa menyarankan agar pihak wajib pajak yang merasa kebingungan saat mengurus pembayaran pajak berkonsultasi dengan perusahaannya.

Menurut Pahala, lebih dari itu, perusahaan konsultan pajak juga bisa menjadi salah satu sarana pegawai Ditjen Pajak menyembunyikan transaksi suap atau gratifikasi.

“Kan itu tidak etis, plus dia buka peluang untuk menyamarkan,” ujar Pahala.

Baca juga: Periksa Sekretaris MA Hasbi Hasan, KPK Dalami Penanganan Perkara

Kepemilikan perusahaan konsultan pajak juga membuka peluang konflik kepentingan hingga modus-modus pencucian uang.

Aliran uang suap dan gratifikasi menjadi sulit dilacak dan dibuktikan karena melalui berbagai pihak yang dibuat seakan-akan transaksi sah.

“Betul (konflik kepentingan) dan dia memperlebar risikonya, tadinya risiko cuma kalo dia kasih uang ke saya jadi lebih susah lagi risikonya karena bisa tangan ke konsultan, ke konsultan lagi, baru ke saya oh hilang jejaknya,” kata Pahala.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com